Archive

Posts Tagged ‘tanah’

Podcast: Pendaftaran Tanah

Podcast: Dualisme Hukum Pertanahan

Podcast: Hak Guna Bangunan

Podcast: Jual Beli Tanah

Simpang Siur Izin Lokasi

izin lokasi
Peraturan tentang penataan ruang mensyaratkan bahwa setiap orang yang memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang diberikan antara lain untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan. Hal penting yang perlu dipahami adalah izin pemanfaatan ruang diberikan sebelum pemanfaatan dilaksanakan. Peraturan lebih lanjut mengatur bahwa izin pemanfaatan ruang dapat berupa izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lain berdasarkan peraturan. Sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan otonomi daerah, izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peraturan mengatur lebih lanjut bahwa izin prinsip dan izin lokasi diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Kemudian, izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan berdasarkan izin lokasi. Sedangkan, izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Di dalam penjelasannya, izin prinsip diartikan sebagai izin yang diberikan pemerintah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan social budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Selain itu, dijelaskan bahwa izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan.

Di lain sisi, izin lokasi dijelaskan sebagai izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip jika peraturan daerah mensyaratkan izin prinsip.

Dengan demikian, peraturan penataan ruang telah jelas mengatur bahwa urut-urutan izin pemanfaatan ruang adalah izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, dan izin mendirikan bangunan. Di antara izin-izin ini, ada berbagai persyaratan lain yang perlu diperoleh sebelum izin-izin tersebut diterbitkan. Pengaturan tentang izin lokasi telah diatur lebih lanjut di dalam peraturan menteri agrarian tahun 1999 dan kemudian diperbarui oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang di tahun 2015.

Meski perangkat hukum tata ruang, izin lokasi, dan perangkat hukum daerah telah jelas, dalam implementasinya masih terdapat berbagai distorsi dan pandangan berbeda-beda. Ada daerah yang secara jelas mensyaratkan izin lokasi. Namun, ada daerah yang mengatakan bahwa izin lokasi tidak berlaku atau tidak diperlukan di daerah tersebut. Kesimpangsiuran ini perlu diselaraskan agar calon investor memperoleh kepastian hukum atas hak dan kewajibannya dalam rangka pemanfaatan ruang.