Archive

Posts Tagged ‘hak pakai’

Podcast: Hak Pakai

Mengkritisi Peraturan Kepemilikan Properti bagi WNA

kepemilikan properti bagi WNASebagai kelanjutan dari peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia (PP 103), Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN telah menerbitkan peraturan menteri nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara pemberian, pelepasan atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

Ada tiga hal utama yang perlu dikritisi dari terbitnya kedua peraturan tersebut. Pertama, adanya norma hukum baru terkait perkawinan yang secara spesial diberikan kepada warga negara asing (WNA) yang kawin dengan warga negara Indonesia (WNI). Kedua, perbedaan periode hak pakai untuk WNA dan WNI. Ketiga, perbedaan perlakuan terhadap hak pakai (HP) yang diterbitkan di atas hak milik (HM) antara WNA dan WNI, dan periode HP di atas HM antara WNA dan WNI.

Perjanjian Pemisahan Harta

PP 103 mengatur bahwa WNI yang kawin campur dengan WNA dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lain dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris. Undang-undang perkawinan tahun 1974 (UU Perkawinan) hanya mengenai istilah “perjanjian perkawinan”. Perjanjian perkawinan dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (bukan hanya dengan akta notaris), dan tidak mewajibkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notarial. Sedangkan, PP 103 memperkenalkan istilah baru yaitu “perjanjian pemisahan harta” yang cukup dibuat dengan akta notaris. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apakah wajib dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan juga apakah wajib disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Sehingga, ketentuan tentang “perjanjian pemisahan harta” membuka penafsiran diperbolehkannya “post-nuptial agreement” atau “perjanjian pasca perkawinan” yang senyatanya tidak dikenal di dalam hukum perkawinan di Indonesia karena menggunakan terminologi berbeda, tidak merujuk pada ketentuan UU Perkawinan, mempunyai syarat formalitas yang be