Archive

Archive for the ‘Waralaba (Franchise)’ Category

Aturan Baru Waralaba untuk Jasa Makanan dan Minuman

Pada tanggal 11 Februari 2013, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman (“Permen”). Di dalam pertimbangannya, disebutkan bahwa penyelenggaraan waralaba untuk jenis usaha jasa makanan dan minuman telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian, sehingga perlu diikuti dengan pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah melalui pengembangan kemitraan. Terlihat bahwa Pemerintah ingin memberikan kesempatan dan akses pasar yang lebih besar kepada pengusaha kecil dan menengah di Indonesia di bidang waralaba jasa makanan dan minuman. Suatu tujuan yang perlu dipuji mengingat pengusaha kecil dan menengah merupakan salah satu faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Permen hanya berlaku untuk jenis usaha restoran, rumah makan, bar/rumah minum, dan kafe. Permen mengatur bahwa setiap Pemberi Waralaba (franchisor) dan Penerima Waralaba (franchisee) dengan jenis-jenis usaha tersebut dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui pendirian outlet/gerai yang (i) dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) (ii) diwaralabakan, dan/atau (iii) dikerjasamakan dengan pola penyertaan modal. Pengaturan yang mempunyai dampak material adalah mengenai jumlah outlet/gerai yang boleh dimiliki dan dikelola sendiri. Permen mengatur bahwa terhadap pendirian outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet), jumlah yang diperbolehkan paling banyak 250 outlet/gerai. Jika Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba akan melakukan penambahan outlet/gerai, maka pendirian outlet/gerai tambahan wajib (i) diwaralabakan, dan/atau (ii) dikerjasamakan dengan pola penyertaan modal. Dengan kata lain, ketentuan Permen “memaksa” baik franchisor atau franchisee yang telah memiliki lebih dari 250 outlet/gerai jasa makanan dan minuman untuk mewaralabakan kembali outlet/gerai tersebut dan/atau bekerjasama dengan pihak lain melalui pola penyertaan modal.

Selanjutnya, Permen juga mengatur bahwa Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba, dalam mendirikan outlet/gerai tambahan, harus mengutamakan pelaku usaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba dan/atau penyerta modal sepanjang pelaku usaha tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba. Jika penambahan outlet/gerai tersebut dilakukan dengan pola penyertaan modal, Permen memberikan 2 (dua) kategori sebagai berikut:

  1. Untuk nilai investasi kurang dari atau sama dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), jumlah penyertaan modal dari pihak lain paling sedikit 40%; atau
  2. Untuk nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), jumlah penyertaan modal dari pihak lain paling sedikit 30%.

Melalui Permen, Pemerintah juga mengatur pentingnya penggunaan bahan baku dalam negeri. Sesuai ketentuan Permen, Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba untuk jenis-jenis usaha jasa makanan dan minuman wajib menggunakan bahan baku dan peralatan usaha produksi dalam negeri paling sedikit 80%. Ketentuan ini dapat disimpangi setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai. Secara prinsip, tidak ada hal baru dari ketentuan ini karena sudah diatur sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Permen juga memberikan masa peralihan bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang telah memiliki lebih dari 250 outlet/gerai untuk melakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Permen dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Permen mulai berlaku. Artinya, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba tersebut mempunyai waktu sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 untuk bekerja sama dengan pelaku usaha kecil dan menengah, baik melalui waralaba kembali atau pola penyertaan modal.

Terbitnya Permen tentu akan menjadi hambatan bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang telah memiliki lebih dari 250 outlet/gerai di Indonesia. Namun, ketentuan ini akan berdampak positif secara jangka panjang, karena membuka kesempatan dan akses pasar yang lebih luas bagi pengusaha kecil dan menengah di Indonesia. Semoga tujuan mulia tersebut sungguh dapat terwujud.

Aspek Formal Perjanjian Waralaba (Berdasarkan Peraturan tentang Penyelenggaraan Waralaba tahun 2012)

Pada tanggal 24 Agustus 2012 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (“Permen”). Dengan terbitnya Permen ini, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tulisan ini akan mengkaji hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai akibat dari penerbitan Permen, khususnya terhadap Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement).

Berikut di bawah ini hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Waralaba:

Pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak

Hal ini merupakan pengaturan secara formal terhadap Perjanjian Waralaba. Pada umumnya, di dalam suatu perjanjian, selalu ada pengaturan tentang pengakhiran secara sepihak apabila salah satu pihak wanprestasi atau melanggar ketentuan di dalam perjanjian. Selain itu, hampir selalu kita temukan pengenyampingan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan pengaturan Permen ini, maka di dalam Perjanjian Waralaba, tidak lagi dapat diatur hal pengakhiran sepihak.

Perjanjian Waralaba yang ditulis dalam Bahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia

Ketentuan ini lebih ringan jika dibandingkan bahwa Perjanjian Waralaba harus ditandatangani dalam bahasa Indonesia atau dalam bentuk dual language.

Pemberi Waralaba (franchisor) tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba (franchisee) yang memiliki hubungan pengendalian dengan Pemberi Waralaba baik secara langsung maupun tidak langsung

Ketentuan ini dimaksudkan agar Penerima Waralaba atau franchisee ialah pihak yang independen yang ingin memperoleh hak waralaba tersebut. Dengan pengaturan seperti ini, jika suatu Perseroan Terbatas (PT) didirikan secara patungan dengan Pemberi Waralaba dimana Pemberi Waralaba juga sebagai pemegang saham dalam PT patungan dengan hak pengendalian, maka hal itu akan melanggar Permen.

Perjanjian Waralaba yang diputus secara sepihak oleh Pemberi Waralaba sebelum masa berlaku Perjanjian Waralaba berakhir, Pemberi Waralaba tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (clean break) atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap

Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari pengaturan bahwa Perjanjian Waralaba tidak dapat diputuskan sepihak yang telah diuraikan di atas. Secara prinsip, pemutusan sepihak tidak dapat lagi dilakukan oleh Pemberi Waralaba. Jikapun hal itu dilakukan atau tidak terhindarkan, maka Pemberi Waralaba tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba yang baru untuk wilayah yang sama sebelum terjadi perdamaian di antara para pihak atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tentunya, jika harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal itu akan memakan waktu lama. Tidak jelas, mengapa tidak ada pengaturan tentang putusan arbitrase. Dalam dunia hukum saat ini, arbitrase merupakan hal yang sangat wajar dan menjadi pilihan pihak-pihak yang bersengketa. Tidak masuk akal untuk menunggu putusan pengadilan yang memakan waktu sangat lama sebelum eksekusi terhadap putusan tersebut dapat dilaksanakan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam Perjanjian Waralaba

Permen juga mengatur hal-hal yang harus dimuat dalam Perjanjian Waralaba. Di antaranya ialah (i) jenis Hak Kekayaan Intelektual, (ii) kegiatan usaha yang diperjanjikan, (iii) bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberiken Pemberi Waralaba, (iv) wilayah usaha, (v) tata cara pembayaran imbalan, (vi) tata cara pepanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian, (vii) jaminan dari Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Penerima Waralaba hingga jangka waktu perjanjian berakhir, dan (viii) jumlah gerai yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba.

Permen yang baru saja terbit menarik untuk dipelajari dan dikaji lebih lanjut karena memberikan pengaturan aspek formal dari suatu perjanjian. Dengan terbitnya Permen, perjanjian waralaba dalam bentuk baku (standar) perlu dikaji kembali dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Permen agar tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang bertentangan dengan hukum.