Archive

Archive for the ‘Perbankan’ Category

Rasio LTV untuk Kredit Properti dan FTV untuk Pembiayaan Properti

LTV dan FTV kepemilikan rumahTerhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value (LTV) untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value (FTV) untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI), rasio LTV dan FTV diubah sehingga lebih memudahkan pembeli properti. Pelonggaran LTV dan FTV dilakukan untuk meningkatkan permintaan domestik di tengah masih lemahnya perekonomian global.

Bank yang memberikan kredit properti (KP) atau pembiayaan properti (PP) untuk fasilitas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, wajib memenuhi ketentuan rasio LTV untuk KP dan rasio FTV untuk PP sebagai berikut (sumber laman www.bi.go.id):

KREDIT PROPERTI (KP) & PEMBIAYAANPROPERTI (PP) BERDASARKAN AKAD MURABAHAH & AKAD ISTISHNA’ PEMBIAYAAN PROPERTI (PP) BERDASARKAN AKAD MMQ & AKAD IMBT
TIPE PROPERTI (m2 ) FASILITAS KP & PP TIPE PROPERTI (m2 ) FASILITAS PP
RUMAH TAPAK RUMAH TAPAK
Tipe > 70 85% 80% 75% Tipe > 70 90% 85% 80%
Tipe 22 – 70 - 85% 80% Tipe 22 – 70 - 90% 85%
Tipe < 21 - - - Tipe < 21 - - -
RUMAH SUSUN RUMAH SUSUN
Tipe > 70 85% 80% 75% Tipe > 70 90% 85% 80%
Tipe 22 – 70 90% 85% 80% Tipe 22 – 70 90% 85% 80%
Tipe < 21 - 85% 80% Tipe < 21 - 85% 80%
RUKO/RUKAN - 85% 80% RUKO/RUKAN - 85% 80%

Dalam menentukan urutan fasilitas kredit atau pembiayaan, bank wajib memperhitungkan seluruh KP dan PP yang telah diterima debitur atau nasabah di bank yang sama maupun bank lainnya berdasarkan urutan tanggal perjanjian kredit atau akad pembiayaan. Dalam hal terdapat tanggal perjanjian kredit atau akad pembiayaan yang sama maka penentuan urutan fasilitas diawali dari kredit atau pembiayaan dengan nilai agunan paling rendah.

Bank hanya dapat memberikan KP atau PP jika properti yang akan dibiayai telah tersedia secara utuh, yaitu telah terlihat wujud fisiknya sesuai yang diperjanjikan dan siap diserahterimakan. Jika properti tersebut belum tersedia secara utuh, bank wajib memenuhi persyaratan bahwa kredit atau pembiayaan adalah KP atau PP sampai dengan urutan fasilitas kedua, terdapat perjanjian kerjasama antara bank dan pengembang yang setidaknya memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan debitur atau nasabah, dan terdapat jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada bank baik yang berasal dari pengembang sendiri atau pihak lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pengembang apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat diserahterimakan sesuai perjanjian. Terhadap hal ini, bank wajib melakukan pencairan KP atau PP secara bertahap.

PBI di akhir tahun ini telah ditunggu-tunggu untuk memudahkan pembeli melakukan pembelian properti, khususnya bagi para pembeli yang akan menggunakan fasilitas kredit untuk pertama kali. Namun, meski uang muka menjadi lebih kecil, besaran angsuran otomatis akan menjadi lebih besar. Hal ini perlu diperhitungkan oleh konsumen. Dengan PBI ini, harapannya, penjualan properti mulai bergerak lebih cepat dan akhirnya memberikan dampak positif bagi perekonominan Indonesia secara makro.

Akhirnya, Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro Diterbitkan

Sudah banyak didengar bahwa sistem perbankan di Indonesia, bahkan pada umumnya di dunia, seolah-olah dirancang untuk anggota masyarakat atau badan hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dari perbankan (bankable). Dalam kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat atau badan hukum mampu memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit, baik kredit konsumsi maupun untuk usaha. Hal ini tentunya menghambat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, khususnya di Indonesia, yang sesungguhnya banyak ditopang oleh keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM). Secara prinsip, UKM di suatu negara harus selalu didukung dan diberi insentif agar UKM tersebut dapat terus bertumbuh dan pada akhirnya menjadi usaha besar yang mampu memberi kontribusi signifikan di dalam perekonomian suatu negara.

Adalah Grameen Bank yang memulai pemberian kredit kepada anggota masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh kredit. Grameen Bank bahkan menamai dirinya sebagai bank for the poor (bank untuk orang miskin). Faktanya, kredit yang diberikan oleh Grameen Bank kepada anggota masyarakat miskin yang tidak bankable ternyata dikembalikan kepada Grameen Bank, meskipun pinjaman tersebut diberikan tanpa jaminan. Di dalam website resmi Grameen Bank, disebutkan bahwa, terhitung sejak Oktober 2011, bank tersebut mempunya 8.349 peminjam, 97% di antaranya wanita. Saat ini Grameen Bank mempunyai 2.565 cabang, memberikan layanan kepada 81.379 desa, dan mencakup 97% dari seluruh desa di Bangladesh. Fakta yang diungkapkan oleh Grameen Bank membuka wawasan baru bagi dunia kredit mikro bahwa peminjam yang tidak termasuk dalam kategori bankable, tidak serta merta akan wanprestasi (default) terhadap pinjaman yang diberikan. Read more…