Home > Perdata, Pertanahan, Perumahan, Rumah Susun > Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Bagian II)

Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Bagian II)

perumahan kotaPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP Perumahan) mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penhunian Rumah oleh Bukan Pemilik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri. Namun, semua peraturan pelaksana dari kedua peraturan pemerintah tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai ketentuan PP Perumahan.

PP Perumahan mengulang kembali kewajiban setiap pengembang terhadap hunian berimbang yang sebelumnya diatur di dalam undang-undang tahun 2011. Namun, yang menarik, penulis tidak menemukan sanksi pidana terhadap pengembang yang tidak mewujudkan hunian berimbang. Hal ini berbeda dengan kewajiban pembangunan 20% rumah susun umum sebagaimana diatur di dalam undang-undang rumah susun di tahun 2011 yang mengatur tentang sanksi pidana. Undang-undang perumahan hanya mengenakan sanksi administratif jika pengembang tidak mewujudkan hunian berimbang, antara lain, peringatan, pembatasan kegiatan pembangunan, pembatasan kegiatan usaha, pembatalan izin, pengenaan denda administratif, dan penutupan lokasi.

PP Perumahan menguraikan secara lebih rinci sanksi administratif yang dapat dikenakan jika pengembang tidak melaksanakan hunian berimbang, yaitu peringatan tertulis sebanyak 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan paling lama 5 hari kerja; penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; penguasaan sementara dengan cara segel selama 30 hari kerja; pencabutan izin usaha; dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp 10.000.000.000,-

Jika pengembang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan-persyaratan kepastian atas status pemilikan tanah; hal yang diperjanjikan; kepemilikan izin mendirikan bangunan induk; ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan keterbangunan perumahan paling sedikit 20%, maka selain sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.00,- dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 2 kali dengan jangka waktu paling lama 5 hari kerja untuk setiap peringatan; pembekuan izin usaha paling lama 1 tahun; pencabutan insentif; dan denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-

Selain itu, PP Perumahan memberikan sanksi yang sangat keras bagi badan hukum yang memanfaatkan rumah selain untuk hunian tapi tidak memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian, yaitu peringatan tertulis; pembekuan surat bukti kepemilikan rumah paling lama 1 tahun; denda paling sedikit Rp 10.000.000,- dan paling banyak Rp 100.000.000,-; dan pencabutan surat bukti kepemilikan rumah. Tidak begitu jelas apakah bukti kepemilikan rumah dimaksud sama dengan sertifikat tanah. Namun, sanksi administratif tersebut tentunya memperlihatkan ketegasan pemerintah agar setiap orang (individu dan badan hukum) menaati secara serius ketentuan terkait perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diatur PP Perumahan.

  1. No comments yet.