Archive

Archive for April, 2016

Reklamasi, Kewenangan Siapa?

reklamasiBerita tentang kasus korupsi terkait reklamasi pantai utara Jakarta menjadi buah pembicaraan yang menarik akhir-akhir ini. Selain berita kasus korupsi, berita mengenai siapa yang berwenang memutuskan reklamasi, apakah pemerintah pusat atau daerah, menjadi pembahasan yang hangat.

Tidak lama setelah pembahasan tentang kewenangan ini beredar, pemerintah pusat buru-buru mengklarifikasi bahwa Gubernur DKI Jakarta-lah yang berwenang atas reklamasi pantura Jakarta. Ada beberapa pendapat yang bertentangan terhadap hal ini dari salah satu Menteri dan juga pakar hukum tata negara di Indonesia. Tentunya hal tersebut menjadi menarik untuk dipelajari, mengapa perbedaan pendapat terkait kewenangan reklamasi di DKI Jakarta terjadi.

Pihak pemerintah daerah menjelaskan, yang juga didukung oleh pihak istana, bahwa dasar hukum kewenangan Gubernur terkait reklamasi adalah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta (keppres). Pasal 4 keppres mengatur bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantura berada pada Gubernur DKI. Dalam Rangka pengendalian reklamasi pantura, dibentuklah sebuah badan pengendali dimana ketua/penanggung jawab-nya adalah Gubernur DKI Jakarta. Badan pengendali mendapat pengarahan dari tim pengarah yang terdiri dari beberapa menteri lintas sektoral, antara lain di sektor pertahanan keamanan, lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum, perencaanan pembangunan, dalam negeri, sekretariat negara, dan agraria. Untuk pelaksanaannya, Gubernur DKI membentuk sebuah badan pelaksana. Dalam pelaksaan tugasnya, badan pelaksana dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dimana ketentuan-ketentuan tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta (perda).

Perda memberikan pengaturan yang lebih rinci terhadap pelaksanaan keppres, khususnya terhadap penyelenggaraan reklamasi, pengelolaan tanah hasil reklamasi, dan penataan kembali kawasan daratan pantai. Perda mengatur bahwa areal tanah hasil reklamasi pantura Jakarta diberikan status hak pengelolaan (HPL) kepada pemerintah daerah. HPL ini tidak muncul secara otomatis, tapi melalui permohonan dari pemerintah daerah. Sebelum HPL muncul, maka tanah hasil reklamasi adalah tanah negara, yaitu tanah yang dikuasai oleh negara. Perda juga menyebutkan bahwa badan pelaksana berwenang menggunakan nilai tambah dari hasil reklamasi untuk diusahakan sendiri dan atau menyerahkan hak-hak atas tanah hasil reklamasi kepada pihak lain. Ketentuan inilah yang kemudian memungkinkan pihak swasta untuk memperoleh hak-hak atas tanah hasil reklamasi. Hal ini juga implementasi dari hak badan pelaksana untuk bekerja sama dengan pihak lain yang dilaksanakan dengan pola bagi hasil secara proporsional dan perolehan lainnya dari nilai tambah atas tanah hasil reklamasi.

Yang menarik, di tahun 2008, kurang lebih 13 tahun setelah keppres, terbit Peraturan Presiden yang mengatur tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (perpres). Perpres ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (uu wilayah pesisir). UU wilayah pesisir memberikan suatu batasn terhadap pengertian kawasan strategis nasional tertentu, yaitu kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian Lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Melalui perpres, seluruh wilayah DKI Jakarta ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Perpres mengatur bahwa semua peraturan pelaksanaan dari keppres, dalam hal ini perda, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pelaksanaan baru. Selain itu, perpres mencabut keberlakuan keppres, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang. Oleh karena itu, pasal 4 keppres mengenai wewenang dan tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta atas reklamasi tidak dicabut. Begitu juga ketentuan-ketentuan terkait badan pengendali dan badan pelaksana. Dengan demikian, jelas bahwa perpres tetap memberikan hak kepada Gubernur DKI terkait pelaksanaan reklamasi di DKI Jakarta.

Di bulan Desember tahun 2012, terbit Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (perpres reklamasi) sebagai pelaksanaan dari uu wilayah pesisir. Perpres reklamasi ini mengatur bahwa menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu. Ketentuan inilah yang kemudian yang menjadi titik tolak perbedaan pandangan terhadap kewenangan reklamasi, apakah ada pada pemerintah pusat atau daerah.

Menurut penulis, meski perpres reklamasi secara khusus mengatur tentang reklamasi, pada saat penerbitannya di tahun 2012, pemerintah pusat sudah mengetahui bahwa telah ada perpres di tahun 2008 yang tidak mencabut kewenangan Gubernur DKI terkait reklamasi pantura Jakarta. Perpres reklamasi tidak mencabut perpres 2008 ataupun mengurangi kewenangan Gubernur DKI Jakarta terkait reklamasi. Ketentuan tentang kawasan strategis nasional tertentu pada perpres reklamasi perlu dilihat secara makro, yang tidak hanya mencakup DKI Jakarta, tetapi juga wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Oleh karena itu, untuk kawasan strategis nasional tertentu selain dari DKI Jakarta, maka kewenangan tersebut ada pada menteri. Namun, khusus terkait DKI Jakarta, perpres reklamasi tetap merujuk pada perpres tahun 2008 yang telah mendelegasikan kewenangannya kepada Gubernur DKI Jakarta.