Archive

Archive for February, 2016

Mungkinkah Membatasi Peralihan HGU?

Di koran Bisnis Indonesia pada tanggal 2 Februari 2016, di rubrik pertanahan, Hak Guna Usaha (HGU)terdapat berita dengan judul “HGU Tak Boleh Dialihkan ke Pihak Ketiga”. Dari judulnya saja, hal ini menimbulkan tanda tanya, mengapa suatu Hak Guna Usaha (HGU) yang adalah hak atas tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang, tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga?

Pemerintahan Presiden Jokowi selalu tampil kreatif untuk mendatangkan dan meningkatkan investasi dalam negeri dan asing. Belum lama, yaitu akhir tahun lalu, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur kepemilikan tanah dalam bentuk hak pakai (HP) untuk warga negara asing. Peraturan tersebut masih menjadi pembicaraan dan pemerhati hukum properti bersilang pandangan. Namun, pemerintahan Presiden Jokowi juga perlu berhati-hati jangan sampai aturan main baru yang diterbitkan melabrak peraturan perundang-undangan lain, baik secara horisontal maupun vertikal. Hal ini penting karena ada kecenderungan, pemerintahan Jokowi tidak begitu memperhatikan tatanan hukum yang sudah ada sejak semula.

Undang-undang pokok agraria (UUPA) mengatur bahwa HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. UUPA juga mengatur bahwa HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hal ini diatur kembali dalam peraturan pemerintah tahun 1996 (PP 1996) yang mengatur mengenai HGU, hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai (HP).

HGU memang unik, lain dari HGB dan HP. HGU hanya bisa diberikan di atas tanah Negara. HGB dan HP dapat diberikan di atas tanah Negara, tanah hak milik (HM), dan tanah hak pengelolaan. HGU juga hanya diberikan untuk tujuan pertanian, perikanan, atau peternakan, bukan untuk kepentingan pembangunan suatu bangunan. Meski dalam kenyataan, banyak didirikan bangunan di atas HGU, hal tersebut sesungguhnya tidak tepat.

Salah satu alasan pemerintah hendak membatasi peralihan HGU adalah karena HGU dipinjamkan kepada pihak ketiga. Keberatan terhadap hal ini tepat dan memang sudah diatur di dalam PP 1996. Ketentuan di dalam PP 1996 melarang penyerahan pengusahaan tanah HGU kepada pihak lain. Selain itu, salah satu kewajiban pemegang HGU adalah untuk mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai kelayakan usaha dan kriteria yang ditetapkan instansi teknis. Jika kewajiban ini dilanggar, maka secara hukum, pejabat yang berwenang berhak membatalkan HGU tersebut. Pembatalan HGU tentu berbeda dengan larangan atau pembatasan pengalihan.

UUPA dan PP 1996 mengatur secara jelas bahwa HGU dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Hal ini adalah bagian esensial dari suatu hak atas tanah sebagai hak kebendaan. Untuk itu, tindakan yang perlu diambil adalah pembatalan HGU, bukan pembatasan atau larangan terhadap peralihan HGU.

Rencana pemerintah untuk membenahi para pengusaha HGU adalah hal yang baik dan patut didukung. Namun, tentunya keputusan-keputusan yang diambil haruslah merujuk pada kerangka dan sistem hukum pertanahan yang ada agar tidak mencederai bagian lain di dalam sistem yang ada.