Archive

Archive for August, 2015

Mendudukan Kepemilikan Properti bagi WNA pada Proporsinya

entrepreneur-593371_640Pembicaraan untuk membuka atau melonggarkan kepemilikan properti bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia terus berlangsung. Diskusi tentang hal ini bukanlah hal baru. Akhir-akhir ini, gagasan untuk memberikan perlakuan khusus atau secara lebih fleksibel kepada WNA mengemuka lagi. Setiap pihak, baik warga negara Indonesia (WNI) dan juga pelaku usaha sektor properti menunggu realisasinya dari pemerintah.

Terlepas dari pembahasan yang sedang berlangsung, baik oleh pemerintah atau pelaku usaha, untuk menyiapkan revisi dari perangkat hukum yang ada, ada baiknya melihat sisi lain dari kepemilikan properti bagi WNA. Harapannya, dengan melihat sisi lain tersebut, persiapan yang sedang berlangsung dapat berlangsung secara lebih seimbang dan layak, khususnya agar WNI jangan sampai dirugikan.

Untuk WNA, undang-undang pokok agraria telah memberikan jenis hak atas tanah secara jelas, yaitu hak pakai dan hak sewa. Kedua hak ini boleh diperoleh oleh WNA yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dalam perkembangannya, kata-kata “berkedudukan” ditafsirkan secara sangat fleksibel, yaitu tidak perlu tinggal di Indonesia selama WNA memberikan manfaat bagi perekonomian di Indonesia. Instrumen hukum terkait hal ini sudah disiapkan sejak tahun 1996. Sewa juga hal yang sangat lumrah dilakukan oleh WNA untuk properti di Indonesia. Jadi, jelas WNA berhak memperoleh hak atas tanah di Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ada.

Selain hak pakai dan hak sewa, untuk kepentingan penanaman modal, setiap perusahaan penanaman modal asing, baik dimiliki oleh WNA dan atau badan hukum asing (PMA), sejauh bidang usahanya terbuka untuk PMA, berhak memperoleh beberapa jenis hak atas tanah, seperti hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, dan juga hak sewa. Bahkan, sejak bertahun-tahun lalu, perusahaan PMA berhak menjalankan kegiatan usaha di bidang real estat di Indonesia. Untuk itu, perusahaan tersebut berhak membeli dan memiliki HGB. Perusahaan PMA di bidang perkebunan berhak memiliki hak guna usaha (HGU). Jadi, hukum Indonesia telah sejak dulu mengatur bahwa perusahaan PMA dapat memiliki HGB, HGU, hak pakai, dan juga hak sewa. Faktanya, banyak sekali perusahaan PMA yang telah memiliki dan menguasai aset-aset tanah strategis di Indonesia, untuk kepentingan kegiatan usahanya.

Sekarang, apakah perlu memprioritaskan PMA atau WNA? Jika dilihat dari jiwa undang-undang pokok agraria, jawabannya jelas, memprioritaskan PMA, bukan WNA. Mengingat harga properti yang semakin tinggi dan akan terus naik, pemerintah justru perlu terus memikirkan bagaimana agar WNI dapat hidup dan memiliki rumah secara layak di bumi pertiwi. Berikan insentif terus untuk PMA, tapi bukan kepada WNA. Undang-undang telah memberikan hak yang memadai bagi WNA!

*Artikel ini telah dipublikasikan pada Majalah Property&Bank