Archive

Archive for February, 2015

Permasalahan Hukum pada Pengembangan Properti Campuran (Bagian Terakhir)

Penulis sebelumnya telah menguraikan beberapa permasalahan hukum umum pada pengembangan properti campuran, yaitu pada tahap konstruksi dan beberapa bagian pada tahap pasca-konstruksi. Pada kolom ini, penulis akan fokus menyelesaikan beberapa permasalahan hukum pasca-konstruksi, yang menyangkut P3SRS, pengelolaan rumah susun, dan pengelolaan limbah B3.

Undang-undang telah mengatur bahwa pembentukan P3SRS wajib dilakukan tidak lebih dari 1 tahun sejak serah terima unit pertama kali. Jika konsisten mengikuti tahap-tahapan yang diatur dalam undang-undang, pembentukan P3SRS dalam waktu 1 tahun dimungkinkan karena pertelaan telah disahkan sejak awal. Namun, jika pertelaan belum disahkan, tentunya pembentukan P3SRS definitif akan sulit dilakukan sesuai waktu yang diamanatkan.

Hal lain yang kerap menjadi permasalahan adalah mekanisme pembentukan P3SRS yang difasilitasi oleh pengembang. Pembentukan P3SRS dilaksanakan dengan berbagai cara yang berbeda, cara yang patut dan tidak patut. Akibatnya, risiko terjadinya sengketa antara pengembang dan penghuni menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur secara lebih jelas mekanisme pembentukan P3SRS.

Pemerintah melalui peraturan menteri telah memberikan acuan, baik ketentuan yang wajib diikuti dan contoh ketentuan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) yang dapat dijadikan pedoman. Namun, terkadang timbul AD atau ART yang justru melanggar peraturan perundang-undangan. Versi AD dan ART seperti ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, menimbulkan ketidakadilan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemerintah perlu memperbaiki dirinya mengingat pihak pemerintah-lah yang mengesahkan AD dan ART tersebut.

Undang-undang tidak memberikan pengaturan spesifik terhadap pengelolaan rumah susun campuran. Pada umumnya, di dalam rumah susun campuran, akan ada satu P3SRS yang berwenang atas keseluruhan kompleks dan manajer bangunan mengelola tiap-tiap bangunan di dalam kompleks sesuai dengan fungsinya, misalnya perkantoran, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Untuk itu, pengembang perlu mempunyai peraturan tata tertib kawasan secara keseluruhan dan peraturan tata tertib hunian untuk tiap-tiap fungsi bangunan.

Tren menunjukkan bahwa rumah susun campuran juga mencakup rumah sakit. Rumah sakit memerlukan ijin pengelolaan limbah B3. Pengembang perlu menyadari risiko pemegang ijin pengelolaan limbah B3, yaitu tangung jawab mutlak jika terjadi pencemaran lingkungan hidup.

Eddy Leks

*artikel ini telah dipublikasi pada majalah Property&Bank

Permasalahan Hukum pada Pengembangan Properti Campuran (Bagian II)

February 13th, 2015