Archive

Archive for September, 2014

Perkembangan terhadap Peraturan Penanaman Modal di Indonesia

Belum lama ini, tepatnya pada Bulan April 2014, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal diundangkan (PerPres).PerPres ini mencabut peraturan sebelumnya di tahun 2010.

PerPres berlaku bagi penanaman modal secara langsung, dan tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Terkait dengan penanaman modal asing, terminologi FDI atau Foreign Direct Investment sudah dikenal. Undang-undang tentang penanaman modal sendiri tidak memberikan definisi terhadap FDI, begitupun terhadap penanaman modal tidak langsung. Namun, Investopedia memberikan pengertian FDI sebagai suatu investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan pada suatu Negara, ke perusahaan atau badan pada Negara lain. Penanaman modal asing langsung berbeda secara substansial dengan penanaman modal tidak langsung seperti peredaran portofolio, dimana institusi luar negeri berinvestasi pada saham tercatat di bursa efek dalam negeri. Badan yang berinvestasi langsung secara umum mempunyai pengaruh dan kontrol yang signifikan terhadap perusahaan yang menjadi target investasinya. OECD memberikan patokan 10% sebagai investasi minimum yang tetap dianggap sebagai FDI.

Dari penjelasan pada Investopedia, dapat dimengerti bahwa sepanjang perusahaan atau badan asing memiliki atau berinvestasi minimum 10% pada perseroan terbatas di Indonesia, hal tersebut tetap dianggap sebagai FDI. Akibatnya, PerPres mengikat badan asing tersebut.

PerPres memberikan daftar negatif investasi yang menjelaskan bidang-bidang usaha penanaman modal di Indonesia yang terbuka dengan syarat-syarat tertentu, termasuk untuk penanaman modal asing. Tidak semua bidang usaha memerlukan rekanan penanam modal dalam negeri. Namun, PerPres mengatur, jika penanaman modal asing melakukan perluasan kegiatan usaha dalam bidang usaha yang sama dan perluasan tersebut membutuhkan penambahan modal melalui penerbitan saham dimana penanam modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi, maka berlaku ketentuan tentang preemptive right (hak untuk mengambil saham baru sesuai dengan proporsi kepemilikan) sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas.

Hal yang penting, jika pengambilan saham baru tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap batasan kepemilikan penanam modal asing, dalam jangka waktu 2 tahun kelebihan jumlah tersebut harus disesuaikan melalui penjualan saham kepada penanam modal dalam negeri, penawaran umum pada pasar modal dalam negeri, atau perusahaan membeli kelebihan jumlah saham dan diperlakukan sebagai treasury stocks, dengan memperhatikan undang-undang perseroan terbatas. Saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen, tidak berhak mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam penentuan kuorum.

Selain itu, PerPres ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui sebelum PerPres ini ditetapkan, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi penanaman modal dimaksud. Hal ini menjadi kelegaan dan kepastian bagi semua penanam modal yang telah berinvestasi sebelum PerPres berlaku.