Archive

Archive for March, 2014

Mewujudkan Hunian Berimbang

Montreal, Quebec, CanadaKetentuan mengenai hunian berimbang yang diterapkan oleh pemerintah bagi para pengembang perumahan bukanlah suatu hal yang baru. Namun, sejak terbitnya undang-undang perumahan pada tahun 2011, tampaknya pemerintah semakin keras dan tegas mengejar pengembang untuk melaksanakan ketentuan ini. Aturan tentang hunian berimbang lalu diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permen Hunian).

Permen Hunian mengatur bahwa setiap pengembang, baik individu atau badan hukum, wajib tunduk pada ketentuan hunian berimbang, kecuali bagi pengembang yang membangun perumahan kurang dari 15 (lima belas) unit rumah. Lokasi hunian berimbang dilaksanakan dalam satu kabupaten/kota pada satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan. Hunian berimbang yang tidak dalam satu hamparan wajib dilakukan dalam satu kabupaten/kota dan pengembang wajib menyediakan akses ke pusat pelayanan dan tempat kerja.

Prinsipnya, komposisi hunian berimbang adalah 3:2:1, yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah. Bagi pengembang yang hanya membangun rumah menengah, pengembang wajib membangun rumah sederhana sekurang-kurangnya 1 ½ kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun. Pengembang perumahan yang tidak dapat membangun rumah sederhana dapat membangun rumah susun umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dengan ketentuan bahwa rumah susun umum tersebut jumlahnya senilai dengan harga kewajiban membangun rumah sederhana dalam satu hamparan yang sama. Read more…

Tantangan Bagi Pengembang Properti

Large house illuminated in the evening

Terhitung sejak tanggal 30 September 2013, Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No. 15/40/DKMP tertanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (SE) mulai berlaku. Kolom hukum properti ini akan membahas aspek pembiayaan properti yang diatur di dalam SE.

Latar belakang dari penerbitan SE adalah untuk meningkatkan aspek kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit terkait properti. Hal itu dilakukan karena ketentuan loan to value ratio (LTV) atau financing to value ratio (FTV) maksimal bagi Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Rumah Susun (KPRS) telah berlaku sejak 15 Juni 2012, tapi pertumbuhan KPR/KPRS tipe >70m2 masih tinggi, masing-masing mencapai 25,5% dan 63,3% di Juli 2013, jauh di atas pertumbuhan kredit secara agregat. Selain itu, berdasarkan data Sistem Informasi Debitur (SID) per April 2013, terdapat 35.298 debitur yang memiliki lebih dari 1 KPR dengan nilai baki debet sebesar Rp 31,8 Triliun. Oleh karena itu, untuk menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan di sektor keuangan, BI menganggap perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan yang mungkin timbul, termasuk pertumbuhan kredit atau pembiayaan pemilikan properti, kredit atau pembiayaan konsumsi beragun properti yang berlebihan.

SE berlaku untuk bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Di bawah ini adalah perhitungan LTV/FTV yang diatur di dalam SE:

Kredit/Pembiayaan dan Jenis Agunan

LTV/FTV Maksimum

Fasilitas I

Fasilitas II

Fasilitas III

KPR Tipe > 70m2

70%

60%

50%

KPRS Tipe > 70m2

70%

60%

50%

KPR Tipe 22 – 70m2

-

70%

60%

KPRS Tipe 22 – 70m2

80%

70%

60%

KPRS Tipe sampai dengan 21m2

-

70%

60%

KP Ruko dan Rukan

-

70%

60%

Read more…