Archive

Archive for July, 2013

Tantangan Bagi Penanam Modal Asing Baru di Indonesia

Penanaman modal asing merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu Negara. Jika penanaman modal asing di suatu Negara tinggi, maka diharapkan ekonomi makro Negara tersebut akan mengalami pertumbuhan. Sebaliknya, jika penanaman modal asing rendah, maka suatu Negara akan sangat mengandalkan penanaman modal dalam negeri, yang mungkin mempunyai keterbatasan dalam hal modal dan keahlian.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terlihat terus disibukkan dengan kegiatan pengadministrasian penanaman modal asing dan dalam negeri di Indonesia. Kesibukan itu melibatkan pendaftaran penanaman modal asing yang baru dan pengurusan berbagai perijinan terkait penanaman modal asing yang diajukan oleh perseroan terbatas berbentuk penanaman modal asing yang sudah berdiri, berbadan hukum, dan beroperasional.

Sejak akhir Mei 2013, peraturan kepala BKPM nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan nonperizinan penanaman modal telah berlaku. Peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yang berlaku sejak tahun 2009. Tulisan ini akan khusus membahas ketentuan-ketentuan baru tentang pendirian perseroan terbatas berbentuk penanaman modal asing (PMA).

Pendirian Perusahaan Baru

Ketentuan tentang PMA memang telah beberapa kali mengalami perubahan sejak mulai diundangkannya undang-undang tentang penanaman modal asing di tahun 1967. Sebelumnya, pembentukan perusahaan PMA diawali dengan pendaftaran penanaman modal. Namun, melalui peraturan baru ini, pembentukan perusahaan PMA tidak diberikan dalam bentuk pendaftaran penanaman modal, tapi dalam bentuk izin prinsip penanaman modal. Izin prinsip tersebut wajib diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas aplikasi secara lengkap. Hal ini lebih lambat 2 (dua) hari kerja dari waktu yang diberikan dalam penerbitan pendaftaran penanaman modal, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Permohonan untuk memperoleh izin prinsip dapat diajukan sebelum atau sesudah perseroan terbatas berstatus badan hukum Indonesia. Hal ini secara esensi sama dengan ketentuan di peraturan yang berlaku sebelumnya. Namun, secara praktek, Notaris yang akan menyiapkan akta pendirian perusahaan tidak mau mendirikan perusahaan tersebut sebelum adanya persetujuan dari BKPM bahwa bidang usaha dari suatu perusahaan yang didirikan tersebut memang terbuka untuk PMA. Menurut keterangan dari Notaris sendiri, hambatan tersebut akibat adanya peraturan dari Menteri Hukum dan HAM yang memang mensyaratkan adanya persetujuan dari BKPM sebelum suatu perusahaan dapat disahkan sebagai badan hukum. Tentunya, koordinasi dan konsolidasi antara Kementrian Hukum dan HAM dan BKPM diperlukan agar peraturan baru BKPM ini dapat dilaksanakan. Terlihat jelas bahwa ketentuan tersebut dibuat untuk memudahkan proses pembentukan perusahaan dalam rangka PMA di Indonesia.

Setelah izin prinsip terbit, akta pendirian perseroan terbatas perlu ditandatangani dan kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Struktur Investasi dan Permodalan

Syarat permodalan perusahaan PMA sudah beberapa kali mengalami perubahan. Ada saatnya persyaratan permodalan begitu berat, kemudian diperlunak, lalu ada kebijakan baru sehingga menjadi lebih tinggi, dan pada akhirnya, melalui peraturan yang baru ini, struktur permodalan yang dipersyaratkan oleh BKPM untuk PMA menjadi lebih jelas.

Besaran investasi perusahaan PMA harus lebih besar dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar, di luar tanah dan bangunan. Lalu, modal ditempatkan dan modal disetor di dalam perusahaan sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar. Investasi dalam pengertian BKPM berbeda dengan permodalan. Modal ialah sesuai dengan besaran modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor di dalam suatu perusahaan yang diatur di dalam anggaran dasar. Sedangkan, investasi terdiri dari modal dan hutang serta laba yang ditahan (untuk perusahaan yang telah berproduksi komersial dan menghasilkan keuntungan). Dengan demikian, meskipun investasi jauh di atas nilai Rp 10M, modal ditempatkan dan disetor sekurang-kurangya harus sejumlah Rp 2,5M. Meskipun secara teori hal ini dimungkinkan, dalam prakteknya BKPM seringkali mengintervensi hal tersebut dengan mewajibkan jumlah modal dengan rasio perhitungan modal dan hutang yang lebih wajar. Ketentuan tentang modal minimum sebelumnya tidak diatur. Peraturan baru ini membuat ketentuan tentang permodalan menjadi lebih jelas yang juga menegaskan bahwa perusahaan PMA bermodal kecil tidak lagi bisa masuk ke Indonesia.

Yang menarik, ketentuan tentang struktur permodalan sesungguhnya diatur di dalam undang-undang tentang perseroan terbatas. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa perseroan terbatas dapat didirikan dengan modal dasar Rp 50 juta, dan modal ditempatkan dan disetor sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. Tentunya, angka minimal dalam struktur permodalan antara perseroan terbatas lokal dan PMA sangat-sangat berbeda. Meskipun peraturan oleh BKPM ini secara khusus mengatur perusahaan berbentuk PMA, tapi bentuk peraturan yang diterbitkan hanya berupa peraturan kepala BKPM. Sedangkan, di lain pihak, struktur permodalan untuk perseroan terbatas diatur di dalam undang-undang. Tentunya, hal ini timpang. Adalah lebih bijak dan selaras dengan asas hukum yang ada apabila pengaturan tentang permodalan untuk perusahaan berbentuk PMA diatur di dalam undang-undang, bukan di dalam peraturan kepala BKPM.

Jangka Waktu Proyek

Hal lain yang menarik di dalam peraturan baru BKPM ialah tentang adanya pengaturan terhadap jangka waktu proyek sebagaimana ditetapkan dalam izin prinsip. Sebelumnya memang tidak begitu jelas berapa lama rencana bisnis yang diajukan oleh penanam modal asing harus diselesaikan. Di dalam peraturan ini, jangka waktu tersebut paling lama 3 (tiga) tahun, dengan pengecualian bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek yang lebih lama. Artinya, BKPM memberikan batasan secara umum, yaitu 3 (tiga) tahun, tapi tetap bersikap fleksibel terhadap bidang-bidang usaha lain yang memerlukan waktu lebih lama dari 3 (tiga) tahun.

Jika jangka waktu telah berakhir dan proyek belum selesai, maka BKPM akan melakukan peninjauan lapangan. Berdasarkan hasil peninjauan, BKPM dapat memberikan izin prinsip pengganti dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, atau mencabut izin prinsip yang telah diterbitkan sebelumnya. Perpanjangan yang dapat diberikan oleh BKPM hanya satu kali. Artinya, jika setelah perpanjangan diberikan, perusahaan PMA tetap belum juga menyelesaikan proyeknya, maka izin prinsip akan dicabut.

Kuasa Penandatanganan dan Pengurusan

Di dalam peraturan ini, hal kuasa dibedakan antara kuasa penandatanganan dan kuasa pengurusan. Tampaknya BKPM ingin memilah bahwa pihak yang menandatangani belum tentu melakukan pengurusan terhadap aplikasi perizinan, dan begitupun sebaliknya. Dengan demikian, jika pengurusan aplikasi PMA diberikan kepada seorang kuasa, maka ada 2 (dua) surat kuasa yang perlu disiapkan, yaitu kuasa untuk penandatanganan dan kuasa untuk melakukan pengurusan. Namun, kuasa penandatanganan tidak perlu diberikan jika Direksi perusahaan tersebut atau penanam modal asing menandatangani sendiri aplikasi yang selanjutnya akan diajukan kepada BKPM.