Home > Pembiayaan, Perbankan > Akhirnya, Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro Diterbitkan

Akhirnya, Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro Diterbitkan

Sudah banyak didengar bahwa sistem perbankan di Indonesia, bahkan pada umumnya di dunia, seolah-olah dirancang untuk anggota masyarakat atau badan hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dari perbankan (bankable). Dalam kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat atau badan hukum mampu memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit, baik kredit konsumsi maupun untuk usaha. Hal ini tentunya menghambat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, khususnya di Indonesia, yang sesungguhnya banyak ditopang oleh keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM). Secara prinsip, UKM di suatu negara harus selalu didukung dan diberi insentif agar UKM tersebut dapat terus bertumbuh dan pada akhirnya menjadi usaha besar yang mampu memberi kontribusi signifikan di dalam perekonomian suatu negara.

Adalah Grameen Bank yang memulai pemberian kredit kepada anggota masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh kredit. Grameen Bank bahkan menamai dirinya sebagai bank for the poor (bank untuk orang miskin). Faktanya, kredit yang diberikan oleh Grameen Bank kepada anggota masyarakat miskin yang tidak bankable ternyata dikembalikan kepada Grameen Bank, meskipun pinjaman tersebut diberikan tanpa jaminan. Di dalam website resmi Grameen Bank, disebutkan bahwa, terhitung sejak Oktober 2011, bank tersebut mempunya 8.349 peminjam, 97% di antaranya wanita. Saat ini Grameen Bank mempunyai 2.565 cabang, memberikan layanan kepada 81.379 desa, dan mencakup 97% dari seluruh desa di Bangladesh. Fakta yang diungkapkan oleh Grameen Bank membuka wawasan baru bagi dunia kredit mikro bahwa peminjam yang tidak termasuk dalam kategori bankable, tidak serta merta akan wanprestasi (default) terhadap pinjaman yang diberikan.

Undang-undang tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) disahkan dan diundangkan di Jakarta, pada tanggal 8 Januari 2013. UU LKM mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya, artinya pada tanggal 8 Januari 2015. Di dalam penjelasan UU LKM, disebutkan bahwa lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Disebutkan lebih lanjut bahwa tujuan dari UU LKM ini ialah untuk mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro, memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Tujuan-tujuan tersebut sangat mulia dan sudah sewajarnya diwujudkan sejak dulu. Namun, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

Lembaga yang dibentuk oleh UU LKM ialah lembaga keuangan mikro (LKM). Secara esensi, LKM ialah lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM harus berbentuk badan hukum, yaitu koperasi atau perseroan terbatas. Jika bentuknya perseroan terbatas, maka paling sedikit 60% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab) atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sisa kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau koperasi. Kepemilikan saham warga negara Indonesia di dalam LKM berbentuk perseroan terbatas dibatasi hanya 20%. LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing. LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.

UU LKM mengatur bahwa suatu LKM dimiliki secara mayoritas oleh Pemkab atau badan usaha milik desa/kelurahan. Ketentuan ini mempunyai dampak bahwa pengurusan LKM secara mayoritas akan ditangani Pemkab. Mengingat begitu banyak hal yang perlu dikelola oleh Pemkab dan banyak di antara urusan tersebut belum dapat diurus dengan efisien dan efektif, LKM yang didirikan dan dikelola inipun kemungkinan besar tidak dapat berfungsi dengan baik. Bahkan, tujuan yang diamanatkan oleh UU LKM belum tentu tercapai. Sesuai undang-undang perseroan terbatas, kepemilikan 60% berarti kontrol pengurusan dan pengawasan ada di tangan Pemkab. Meskipun LKM tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, bukan berarti LKM tidak boleh mencari keuntungan. Jika LKM tidak memperoleh keuntungan, tentunya kredit mikro yang disalurkan kepada anggota dan masyarakat tidak dapat berjalan dengan lancar, akibat sumber dana LKM sendiri yang terhambat. Apabila terjadi, maka LKM menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Sesungguhnya, jika diregulasi dengan baik dan ketat sesuai dengan maksud dan tujuannya, LKM dapat dibentuk dan dikelola oleh pihak swasta. Fakta dan pengalaman di lapangan telah membuktikan bahwa swasta lebih serius dalam menangani perusahaan. Yang penting, sistem pengawasan dibuat dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga pengelolaan LKM tidak keluar jalur.

Di tengah kekurangan yang ada, UU LKM patut diapresiasi. UU LKM ini memberikan lembaran baru yang lebih legitimate terhadap kredit mikro kepada masyarakat miskin yang tidak bankable. Harapannya, LKM yang didirikan sungguh-sungguh diperuntukkan untuk kredit usaha masyarakat miskin dan dikelola dengan baik. Dengan demikian, tujuan mulia UU LKM dapat terwujud dan sebagai akibatnya, secara makro, perekonomian Indonesia akan semakin meningkat pesat. Semoga!

  1. No comments yet.