Archive

Archive for May, 2013

Akhirnya, Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro Diterbitkan

Sudah banyak didengar bahwa sistem perbankan di Indonesia, bahkan pada umumnya di dunia, seolah-olah dirancang untuk anggota masyarakat atau badan hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dari perbankan (bankable). Dalam kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat atau badan hukum mampu memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit, baik kredit konsumsi maupun untuk usaha. Hal ini tentunya menghambat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, khususnya di Indonesia, yang sesungguhnya banyak ditopang oleh keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM). Secara prinsip, UKM di suatu negara harus selalu didukung dan diberi insentif agar UKM tersebut dapat terus bertumbuh dan pada akhirnya menjadi usaha besar yang mampu memberi kontribusi signifikan di dalam perekonomian suatu negara.

Adalah Grameen Bank yang memulai pemberian kredit kepada anggota masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh kredit. Grameen Bank bahkan menamai dirinya sebagai bank for the poor (bank untuk orang miskin). Faktanya, kredit yang diberikan oleh Grameen Bank kepada anggota masyarakat miskin yang tidak bankable ternyata dikembalikan kepada Grameen Bank, meskipun pinjaman tersebut diberikan tanpa jaminan. Di dalam website resmi Grameen Bank, disebutkan bahwa, terhitung sejak Oktober 2011, bank tersebut mempunya 8.349 peminjam, 97% di antaranya wanita. Saat ini Grameen Bank mempunyai 2.565 cabang, memberikan layanan kepada 81.379 desa, dan mencakup 97% dari seluruh desa di Bangladesh. Fakta yang diungkapkan oleh Grameen Bank membuka wawasan baru bagi dunia kredit mikro bahwa peminjam yang tidak termasuk dalam kategori bankable, tidak serta merta akan wanprestasi (default) terhadap pinjaman yang diberikan. Read more…