Archive

Archive for February, 2013

Aturan Baru Waralaba untuk Jasa Makanan dan Minuman

Pada tanggal 11 Februari 2013, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman (“Permen”). Di dalam pertimbangannya, disebutkan bahwa penyelenggaraan waralaba untuk jenis usaha jasa makanan dan minuman telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian, sehingga perlu diikuti dengan pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah melalui pengembangan kemitraan. Terlihat bahwa Pemerintah ingin memberikan kesempatan dan akses pasar yang lebih besar kepada pengusaha kecil dan menengah di Indonesia di bidang waralaba jasa makanan dan minuman. Suatu tujuan yang perlu dipuji mengingat pengusaha kecil dan menengah merupakan salah satu faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Permen hanya berlaku untuk jenis usaha restoran, rumah makan, bar/rumah minum, dan kafe. Permen mengatur bahwa setiap Pemberi Waralaba (franchisor) dan Penerima Waralaba (franchisee) dengan jenis-jenis usaha tersebut dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui pendirian outlet/gerai yang (i) dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) (ii) diwaralabakan, dan/atau (iii) dikerjasamakan dengan pola penyertaan modal. Pengaturan yang mempunyai dampak material adalah mengenai jumlah outlet/gerai yang boleh dimiliki dan dikelola sendiri. Permen mengatur bahwa terhadap pendirian outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet), jumlah yang diperbolehkan paling banyak 250 outlet/gerai. Jika Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba akan melakukan penambahan outlet/gerai, maka pendirian outlet/gerai tambahan wajib (i) diwaralabakan, dan/atau (ii) dikerjasamakan dengan pola penyertaan modal. Dengan kata lain, ketentuan Permen “memaksa” baik franchisor atau franchisee yang telah memiliki lebih dari 250 outlet/gerai jasa makanan dan minuman untuk mewaralabakan kembali outlet/gerai tersebut dan/atau bekerjasama dengan pihak lain melalui pola penyertaan modal.

Selanjutnya, Permen juga mengatur bahwa Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba, dalam mendirikan outlet/gerai tambahan, harus mengutamakan pelaku usaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba dan/atau penyerta modal sepanjang pelaku usaha tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba. Jika penambahan outlet/gerai tersebut dilakukan dengan pola penyertaan modal, Permen memberikan 2 (dua) kategori sebagai berikut:

  1. Untuk nilai investasi kurang dari atau sama dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), jumlah penyertaan modal dari pihak lain paling sedikit 40%; atau
  2. Untuk nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), jumlah penyertaan modal dari pihak lain paling sedikit 30%.

Melalui Permen, Pemerintah juga mengatur pentingnya penggunaan bahan baku dalam negeri. Sesuai ketentuan Permen, Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba untuk jenis-jenis usaha jasa makanan dan minuman wajib menggunakan bahan baku dan peralatan usaha produksi dalam negeri paling sedikit 80%. Ketentuan ini dapat disimpangi setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai. Secara prinsip, tidak ada hal baru dari ketentuan ini karena sudah diatur sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Permen juga memberikan masa peralihan bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang telah memiliki lebih dari 250 outlet/gerai untuk melakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Permen dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Permen mulai berlaku. Artinya, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba tersebut mempunyai waktu sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 untuk bekerja sama dengan pelaku usaha kecil dan menengah, baik melalui waralaba kembali atau pola penyertaan modal.

Terbitnya Permen tentu akan menjadi hambatan bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang telah memiliki lebih dari 250 outlet/gerai di Indonesia. Namun, ketentuan ini akan berdampak positif secara jangka panjang, karena membuka kesempatan dan akses pasar yang lebih luas bagi pengusaha kecil dan menengah di Indonesia. Semoga tujuan mulia tersebut sungguh dapat terwujud.