Archive

Archive for January, 2013

Wajah Baru Koperasi Indonesia

Koperasi Indonesia telah mendapat wajah barunya sejak Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (“UU Koperasi”) diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012. Secara sekilas, UU Koperasi yang baru mengubah koperasi di Indonesia menjadi lebih modern. Dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU Koperasi, orang bisa melihat bahwa struktur pengaturan koperasi tidak jauh berbeda dengan struktur pengaturan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). UU Koperasi mencabut berlakunya undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pendirian dan Anggaran Dasar

Dari segi pendirian dan keanggotan, koperasi dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer beranggotakan orang perseroangan. Sedangkan, koperasi sekunder beranggotakan koperasi lainnya. Koperasi primer didirikan paling sedikit oleh 20 orang dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri sebagai modal awal koperasi. Koperasi berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia atau Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, jika di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris. Yang menarik ialah, Notaris yang dimaksud dalam UU Koperasi ialah Notaris yang terdaftar pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri. Pengesahan tersebut diberikan dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pengesahan diterima. Read more…

Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

Sengketa merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan di dalam dunia bisnis. Diingini atau tidak, sengketa sering kali timbul dan harus dihadapi oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Sengketa dapat diselesaikan secara kekeluargaan (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Jika perselisihan yang ada tetap dapat dibicarakan dan diselesaikan secara baik, penyelesaian secara kekeluargaan merupakan jalur yang sangat wajar dan efisien. Waktu yang terbuang tidak banyak dan biaya yang dikeluarkan tidak besar. Namun, penyelesaian sengketa juga sering dilakukan melalui pengadilan. Dalam hal ini, waktu yang terpakai akan banyak dan harus melalui tahap-tahapan peradilan yang ada, yang tentunya juga melibatkan biaya yang tidak sedikit. Secara fakta, masih banyak pihak yang menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan karena pihak-pihak yang bersengketa ingin memperoleh kepastian dan kejelasan secara hukum melalui putusan pengadilan tentang obyek sengketa yang ada. Tentunya, putusan pengadilan secara umum bersifat menang-kalah (win-lose).

Arbitrase merupakan solusi alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Putusan arbitrase serupa dengan proses peradilan karena sifatnya juga menang-kalah (win-lose). Namun, proses persidangan arbitrase lebih fleksibel dan tidak sekaku proses peradilan yang ada saat ini yang seluruhnya telah diatur melalui hukum acara yang ada. Untuk itulah, arbitrase sering juga disebut sebagai “peradilan swasta”. Read more…