Home > Pertanahan, Perumahan > Kewajiban Analisa Dampak Lalu Lintas bagi Pengembang

Kewajiban Analisa Dampak Lalu Lintas bagi Pengembang

Semakin hari Jakarta semakin macet dan padat. Kemacetan dan kepadatan disebabkan oleh pembangunan yang terus menerus dilakukan. Pembangunan juga menyebabkan datangnya orang-orang dari berbagai penjuru untuk tinggal dan bekerja di tempat-tempat yang tersedia untuk itu. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di kota-kota besar lain di Indonesia. Pembangunan yang ada menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, terdapat ekses negatif dari pembangunan. Ekses negatif tersebut antara lain meningkatnya kepadatan lalu lintas yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan dimana-mana. Kemacetan tentunya menjadi biaya bagi penduduk kota tersebut. Hal ini karena waktu yang digunakan di jalan akan semakin meningkat dan bahan bakar yang digunakan menjadi boros karena konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor meningkat selama di kemacetan.

Pada tanggal 22 Juni 2009 telah diundangkan suatu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU Lalin”). UU Lalin diundangkan dengan tujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Salah satu pengaturan di dalam UU Lalin ialah mengenai Analisa Dampak Lalu Lintas (“Andalalin”). Hal ini diatur di dalam Pasal 99 dan Pasal 100 UU Lalin. Pada prinsipnya, pengaturan di dalam Pasal 99 menyebutkan bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan ganggunan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin. UU Lalin menjabarkan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” adalah pusat pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain terminal, parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain. Sekilas, pengertian yang diberikan oleh UU Lalin terkesan sangat luas dan tidak mempunyai batasan yang jelas.

Peraturan Pemerintah tentang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2011 (“PP Lalin”). PP Lalin merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Lalin. Yang menarik dari PP Lalin ini, pengertian tentang “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” diubah menjadi pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan. Sekilas pengertian ini bahkan menjadi lebih luas dari apa yang diatur di dalam UU Lalin.