Home > Pertanahan, Perumahan > Kewajiban Analisa Dampak Lalu Lintas bagi Pengembang

Kewajiban Analisa Dampak Lalu Lintas bagi Pengembang

Semakin hari Jakarta semakin macet dan padat. Kemacetan dan kepadatan disebabkan oleh pembangunan yang terus menerus dilakukan. Pembangunan juga menyebabkan datangnya orang-orang dari berbagai penjuru untuk tinggal dan bekerja di tempat-tempat yang tersedia untuk itu. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di kota-kota besar lain di Indonesia. Pembangunan yang ada menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, terdapat ekses negatif dari pembangunan. Ekses negatif tersebut antara lain meningkatnya kepadatan lalu lintas yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan dimana-mana. Kemacetan tentunya menjadi biaya bagi penduduk kota tersebut. Hal ini karena waktu yang digunakan di jalan akan semakin meningkat dan bahan bakar yang digunakan menjadi boros karena konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor meningkat selama di kemacetan.

Pada tanggal 22 Juni 2009 telah diundangkan suatu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU Lalin”). UU Lalin diundangkan dengan tujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Salah satu pengaturan di dalam UU Lalin ialah mengenai Analisa Dampak Lalu Lintas (“Andalalin”). Hal ini diatur di dalam Pasal 99 dan Pasal 100 UU Lalin. Pada prinsipnya, pengaturan di dalam Pasal 99 menyebutkan bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan ganggunan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin. UU Lalin menjabarkan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” adalah pusat pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain terminal, parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain. Sekilas, pengertian yang diberikan oleh UU Lalin terkesan sangat luas dan tidak mempunyai batasan yang jelas.

Peraturan Pemerintah tentang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2011 (“PP Lalin”). PP Lalin merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Lalin. Yang menarik dari PP Lalin ini, pengertian tentang “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” diubah menjadi pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan. Sekilas pengertian ini bahkan menjadi lebih luas dari apa yang diatur di dalam UU Lalin. Namun, PP Lalin memberikan batasan terhadap apa yang dimaksud sebagai pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Pusat kegiatan adalah (i) kegiatan perdagangan (mall dan pertokoan) (ii) kegiatan perkantoran (iii) kegiatan industri (iv) fasilitas pendidikan (v) fasilitas pelayanan umum (pusat kesehatan dan perbankan) dan/atau (vi) kegiatan lain (hotel, stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung pertemuan, fasilitas olahraga indoor dan outdoor) yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. Permukiman adalah (i) perumahan dan permukiman (ii) rumah susun dan apartemen, dan/atau (iii) permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. Infrastruktur adalah (i) akses ke dan dari jalan tol (ii) pelabuhan (iii) bandar udara (iv) terminal (v) stasiun kereta api (vi) pool kendaraan (vii) fasilitas parkir untuk umum dan/atau (viii) infrastruktur lainnya (jalan layang (highway), terowongan (underpass), kereta api massal cepat (MRT), kereta api ringan cepat (LRT)). Dengan demikian, PP Lalin telah memberikan batasan yang lebih jelas. Yang aneh ialah pembuat peraturan tidak memasukkan luas bangunan sebagai kategori yang wajib melakukan Andalalin. Hal itu berarti setiap pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang disebutkan di atas, tanpa melihat luas bangunan yang akan dibangun, wajib melakukan Andalalin.

Hasil Andalalin merupakan salah satu syarat pengembang atau pembangun untuk memperoleh (i) izin lokasi, (ii) izin mendirikan bangunan atau (iii) izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus. Pengembang atau pembangun melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. Hasil Andalalin harus mendapat persetujuan dari:

  1. Menteri, untuk jalan nasional;
  2. Gubernur, untuk jalan provinsi;
  3. Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa; atau
  4. Walikota, untuk jalan kota.

Untuk memperoleh persetujuan, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada pejabat yang berwenang, sesuai jalan yang terkena dampak dari pengembangan atau pembangunan tersebut. Di dalam PP Lalin diatur bahwa persetujuan terhadap hasil Andalalin diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan. Jika tim evaluasi menilai bahwa hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, pengembang atau pembangun wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin. Kewajiban-kewajiban tersebut harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan yang telah ditandatangani, antara lain dapat berupa (i) peringatan tertulis (ii) penghentian sementara pelayanan umum (iii) penghentian sementara kegiatan (iv) denda administratif (v) pembatalan izin dan/atau (vi) pencabutan izin.

UU Lalin dan PP Lalin menambah beban para pengembang yang ada di Indonesia. Untuk memperoleh ijin mendirikan bangunan, semakin banyak tahap-tahapan yang perlu dilalui dan dipenuhi. Andalalin ialah bagian dari pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pengembang. Namun, hal ini sudah menjadi konsekuensi logis perkotaan yang sudah semakin modern dan yang memperhatikan kenyamanan dalam hidup. Harapannya ialah, meskipun Andalalin akan menambah persyaratan dan biaya yang akan dikeluarkan oleh pengembang, tujuan mulia dari pengundangan UU Lalin dan PP Lalin dapat terwujud.

Categories: Pertanahan, Perumahan Tags:
  1. jeez.
    October 27th, 2013 at 07:40 | #1

    Dengan Andalalin akan memudahkan anda untuk mengetahui guna lahan yang tepat, terutama untuk tempat-tempat seperti mal dan tempat umum lainnya.

  2. Rudy Suswanto
    January 22nd, 2016 at 06:48 | #2

    Ini yang anehnya akan membuat dunia usaha tambahan biaya ekonomi tinggi. Semua ijin harus di sertai ijin yang lain lagi yang saling nberkaintan sehingga harus melalui puluh meja. Biayanya yg tidak sedikit.
    sejak tahun 2015 untuk urus surat ijin HO sulitnya luar biasa. dulu 5 tahun sekarang harus 3 tahun yg artinya uang lagi, harus ada ijin Andalalin, harus ada Ijin Damkar, harus ada Hydran, harus ada ijin Anti Petir, harus ada amdal UPL dan UKL, harus ada amdal udara dan suara, harus ada SPPL (Surat Pernyataan Pengendalian Lingkungan) dari Balai Lingkungan Hidup, selain surat dari Lurah dan Camat tentunya biayanya banyak di setiap meja. 1 surat saja tidak ada maka surat tidak bisa jadi, semua terkait saling berhubungan.
    Tolong Pak Presiden atau Gubernur membenahinya.
    Andalalin pun harus dibuat walau tempat usahanya di dalam Lingkungan Industri terpadu, padahal tidak mengganggu lalu lintas, karena utk masuk lingkungan saja Truk harus bayar utk pemeliharaan jalan. Jalananpun itu SWADAYA lingkungan, bukan dari pemerintah.