Home > Kepailitan > Mengapa Telkomsel Bisa Pailit?

Mengapa Telkomsel Bisa Pailit?

Tulisan ini mencoba menelaah aspek hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”). Tulisan ini tidak bermaksud untuk memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum ataupun putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga terhadap perkara tersebut.

Semua sudah mendengar berita yang telah beredar belum lama ini bahwa PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Sebagian besar dari masyarakat tentu kaget mendengar berita ini karena mereka mengerti bahwa Telkomsel ialah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha aktif, tidak mempunyai tanda-tanda akan bangkrut, dan terus melakukan ekspansi terhadap usahanya dalam telekomunikasi selular di Indonesia. Pailitnya Telkomsel mengingatkan kembali kepailitan yang juga menimpa perusahaan asuransi besar di dunia, yaitu Manulife dan Prudential.

Jadi, mengapa Telkomsel bisa pailit?

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam UU Kepailitan. Di dalam UU Kepailitan diatur syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan, di antaranya syarat jumlah kreditur, dan syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Syarat Permohonan Pailit

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya. Di bagian penjelasan pasal tersebut, dijelaskan apa yang dimaksud “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”. Artinya, kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Dengan demikian, jelas bahwa “utang” dimaksud bisa berasal dari suatu hal yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak.

Untuk mengerti lebih mendalam lagi tentang permohonan pailit, apa yang dimaksud dengan “utang” perlu diperhatikan. Di dalam UU Kepailitan, “utang” ialah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Dari definisi “utang”, kita bisa melihat bahwa pengertian “utang” tidak selalu merujuk kepada “uang”, tapi bisa juga merujuk kepada kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang.

Pembuktian Sederhana

Selanjutnya, hal yang perlu dipahami ialah prinsip pembuktian di dalam UU Kepailitan. UU Kepailitan menganut prinsip pembuktian sederhana. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Lebih lanjut, di dalam penjelasan disebutkan, yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Dari penjelasan pasal ini, terlihat bahwa yang perlu dibuktikan oleh pemohon pailit ialah 2 (dua) hal:

  1. fakta adanya dua atau lebih Kreditor; dan
  2. fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Jika kedua fakta ini terbukti di pengadilan, maka sesuai Pasal 8 ayat (4), permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan. Dengan demikian, pernyataan pailit terhadap Telkomsel yang diterbitkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta menunjukkan bahwa kedua fakta tersebut di atas telah terbukti.

Aklibat Kepailitan

Apa akibat putusan pernyataan pailit terhadap Telkomsel? Akibatnya ialah tugas pengurusan Telkomsel diambil alih oleh Kurator yang diangkat oleh pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Jadi, meskipun pihak Telkomsel saat ini sedang mengajukan upaya hukum kasasi, hal itu tidak menghalangi Kurator untuk melakukan tugas pengurusan sebagaimana diamanatkan UU Kepailitan. Dengan kata lain, putusan pailit dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap.

Dengan adanya UU Kepailitan, setiap orang dan badan usaha perlu lebih berhati-hati, khususnya terhadap perjanjian-perjanjian yang mereka tanda tangani dengan pihak ketiga. Hal ini karena permohonan pailit dapat diajukan atas dasar wanprestasi terhadap perjanjian. Inilah yang menjadi dasar utama pengajuan permohonan pailit terhadap Telkomsel. Semuanya bermula dari dugaan timbulnya utang akibat pemutusan sepihak terhadap perjanjian yang dilakukan Telkomsel. Tindakan pemutusan sepihak terhadap perjanjian terkait dengan pelaksanaan (prestasi) atau tidak dilaksanakannya (wanprestasi) suatu perjanjian secara benar. Lebih jauh, UU Kepailitan tidak melihat besar kecilnya hutang yang didalilkan oleh Kreditor. Sejauh kedua fakta sebagaimana diuraikan di atas dapat terbukti, maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan.

Tentunya, meskipun kepailitan telah dijatuhkan dan pengurusan terhadap Telkomsel dilakukan oleh Kurator, semua pelanggan Telkomsel pasti berharap agar kegiatan usaha Telkomsel dapat terus berjalan seperti biasa. Keputusan Kurator untuk tetap meneruskan usaha Debitor yang dinyatakan pailt diperbolehkan secara hukum berdasarkan Pasal 104 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan. Jika operasional perusahaan tetap berjalan, maka pelanggan dapat terus menggunakan layanan yang disediakan oleh Telkomsel. Terlebih, saat ini kuasa hukum Telkomsel telah mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga yang dapat membatalkan putusan pailit yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Penulis yakin bahwa kita semua berharap permasalahan yang ada antara pemohon pailit dan Telkomsel dapat diselesaikan dengan baik sehingga status kepailitan Telkomsel dapat dicabut, perusahaan kembali dikelola oleh Direksi yang profesional, dan pelanggan Telkomsel dapat terus menikmati layanan yang disediakan.

  1. Sukma M
    September 28th, 2012 at 06:04 | #1

    Ini contoh ketololan DPR dalam membuat UU. Sama sekali tidak diperhitungkan kemampuan (solvabilitas) dari perusahaan itu dalam membayar hutang. Telkomsel yang assetnya triliunan bisa dibangkrutkan karena hutang yang hanya jutaan!

  2. gading pramudika
    September 28th, 2012 at 07:53 | #2

    kaget juga melihat berita yg seperti ini, karena menurut saya telkom termasuk perusahaan komunikasi terbaik di tanah air&bursa saham . Mungkin yg harus dilihat bukan putusan pailit dari peradilan perniagaan, tetapi isi dari perjanjian sehingga putusan pailit tersebut dikeluarkan

  3. rismanto
    October 2nd, 2012 at 06:57 | #3

    Kok DPR yg disalahin, salah sendiri tau utang dah jatuh tempo gak dibayar-bayar, kita aja kesel, masak harus ditagih berulang-ulang Bro,

  4. Rey
    October 4th, 2012 at 15:51 | #4

    Gak usah marah-marah bos, salah Tsel nya sendiri, percuman punya sovabilitas segede gunung kalau nggak mau bayar hutang! Dan ini bukan sekali dua kali praktek seperti ini terjadi di Indonesia, harus ada yang digantung, biar orang kapok nunggak bayar hutang.

  5. Frank
    October 8th, 2012 at 08:47 | #5

    Justru UU nya uda benar donk bu. Kalau tidak perusahaan yang asetnya triliunan bisa semena2 tidak mau bayar utang jumlahnya jutaan. Namanya hutang ya harus tetap dibayar donk.!!!

  6. hendrywb
    April 12th, 2014 at 19:22 | #6

    Salut sama Hakim – hakim yang berani seperti ini. ini bukti bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. bila perlu dimasukkan ke unsur pidana perusahaan dan orang-orang yang tidak mau membayar hutang. mentang mentang perusahaan negara, seenaknya aja ngk mau bayar hutang. herannya masih banyak pejabat yang mendukung perusahaan tsb untuk makin seenaknya ke depannya. tetapi saya juga kasian, bagaimana nasib hakim hakim ini, pasti jadi bulan-bulanan dikerjain oleh pejabat pemerintahan.

  7. September 12th, 2014 at 17:32 | #7

    Undang- undangnya sudah benar, namun masih ada kesalahan pada pihak telkomsel yang tidak mau membayar utangnya yang dapat dikatakan sangat besar. sebenarnya telkomsel sudah banyak dapat meraup keuntungan dalam bidang pertelekomunikasian, namun masih ada juga kelemahan dari pihak ini..

  1. No trackbacks yet.