Home > Pertanahan > Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 14 Januari 2012, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“UU Pengadaan Tanah”) telah diterbitkan. UU Pengadaan Tanah telah banyak ditunggu-tunggu oleh para pihak sebagai dasar hukum untuk pengadaan tanah (pembebasan tanah) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Penyelenggaraan pengadaan tanah diselenggarakan oleh Pemerintah dan juga dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan swasta.

Tidak lama setelah penerbitan UU Pengadaan Tanah, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“Perpres Pengadaan Tanah”) pada tanggal 7 Agustus 2012. Perpres Pengadaan Tanah tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selain itu, Perpres mencabut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 serta peraturan pelaksanaannya, kecuali untuk proses pengadaan tanah.

Secara prinsip, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan (i) perencanaan, (ii) persiapan, (iii) pelaksanaan, dan (iv) penyerahan hasil.

Perencanaan

Setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada:

  1. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
  2. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam:
    • Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
    • Rencana Strategis; dan
    • Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.

Rencana pengadaan tanah dibuat dalam bentuk dokumen perencanaan, yang kemudian disampaikan kepada Gubernur.

Persiapan

Setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah, Gubernur membentuk tim persiapan yang bertugas untuk:

  1. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  2. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  3. Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
  4. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
  5. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  6. Melaksanakan tugas lain.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN, yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua pelaksana pengadaan tanah. Dalam melaksanakan kegiatannya, Ketua pelaksana pengadaan tanah dapat membentuk satuan tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi (i) data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan (ii) data pihak yang berhak (pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah) dan objek pengadaan tanah (tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai).

Satuan tugas melaksanakan pengumpulan data paling kurang:

  1. Nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak;
  2. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak;
  3. Bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
  4. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
  5. Status tanah dan dokumennya;
  6. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
  7. Pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  8. Pembebanan hak atas tanah; dan
  9. Ruang atas dan ruang bawah tanah.

Terhadap objek pengadaan tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri atau yang telah dilaksanakan pelepasan hak objek pengadaan tanah, hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum. Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk (i) uang, (ii) tanah pengganti, (iii) permukiman kembali, (iv) kepemilikan saham, atau (v) bentuk lain yang disetujui para pihak.

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Ketua pelaksana pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai data pengadaan tanah, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah. Penyerahan tersebut berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah. Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh ketua pelaksana pengadaan tanah.

Perpres Pengadaan Tanah ini memberikan pengecualian terhadap pengadaan tanah skala kecil. Disebutkan di dalam Perpres Pengadaan Tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Dengan demikian, seluruh prosedur dan tahap-tahapan yang telah diuraikan di atas dapat disimpangi.

UU Pengadaan Tanah dan Perpres Pengadaan Tanah diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengadakan tanah bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sehingga proyek-proyek Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.