Archive

Archive for September, 2012

Mengapa Telkomsel Bisa Pailit?

Tulisan ini mencoba menelaah aspek hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”). Tulisan ini tidak bermaksud untuk memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum ataupun putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga terhadap perkara tersebut.

Semua sudah mendengar berita yang telah beredar belum lama ini bahwa PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Sebagian besar dari masyarakat tentu kaget mendengar berita ini karena mereka mengerti bahwa Telkomsel ialah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha aktif, tidak mempunyai tanda-tanda akan bangkrut, dan terus melakukan ekspansi terhadap usahanya dalam telekomunikasi selular di Indonesia. Pailitnya Telkomsel mengingatkan kembali kepailitan yang juga menimpa perusahaan asuransi besar di dunia, yaitu Manulife dan Prudential.

Jadi, mengapa Telkomsel bisa pailit? Read more…

Peraturan tentang Bangunan Gedung Hijau di DKI Jakarta

September 17th, 2012 1 comment

Pada tanggal 11 April 2012, telah diterbitkan suatu Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau (“PerGub”). Di dalam maksud dan tujuan PerGub, disebutkan bahwa PerGub dimaksudkan sebagai acuan bagi aparat pelaksana maupun pemohon dalam memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, yang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang memperhatikan aspek-aspek dalam menghemat, menjaga dan menggunakan sumber daya secara efisien.

Cakupan Peraturan

PerGub mencakup bangunan gedung baru dan bangunan gedung eksisting. Apa yang dimaksud “bangunan gedung baru”? Bangunan gedung baru adalah bangunan gedung yang sedang dalam tahap perencanaan. Sedangkan, “bangunan gedung eksisting” adalah bangunan gedung yang sedang dalam tahap pelaksanaan konstruksi dan/atau sudah dalam tahap pemanfaatan. Dengan demikian, jelas bahwa pengertian bangunan gedung baru berarti belum ada kegiatan konstruksi. Sedangkan, jika sudah ada kegiatan konstruksi, maka itu dianggap sebagai bangunan gedung eksisting. Yang perlu dicatat ialah tidak semua jenis bangunan tunduk pada PerGub ini. Hanya bangunan gedung dengan jenis dan luasan tertentu yang wajib memenuhi persyaratan sebagai bangunan gedung hijau. Terhadap bangunan gedung dengan luas dan kriteria tertentu yang wajib melaksanakan ketentuan bangunan gedung hijau di dalam PerGub diberikan masa peralihan paling lama 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan di dalam PerGub.

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Baru secara Umum

Secara garis besar, persyaratan teksnis bangunan gedung hijau untuk bangunan gedung baru meliputi: Read more…

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 14 Januari 2012, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“UU Pengadaan Tanah”) telah diterbitkan. UU Pengadaan Tanah telah banyak ditunggu-tunggu oleh para pihak sebagai dasar hukum untuk pengadaan tanah (pembebasan tanah) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Penyelenggaraan pengadaan tanah diselenggarakan oleh Pemerintah dan juga dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan swasta.

Tidak lama setelah penerbitan UU Pengadaan Tanah, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“Perpres Pengadaan Tanah”) pada tanggal 7 Agustus 2012. Perpres Pengadaan Tanah tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selain itu, Perpres mencabut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 serta peraturan pelaksanaannya, kecuali untuk proses pengadaan tanah.

Secara prinsip, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan (i) perencanaan, (ii) persiapan, (iii) pelaksanaan, dan (iv) penyerahan hasil.

Perencanaan

Setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada: Read more…

Perusahaan Pembiayaan Wajib Melakukan Pendaftaran Fidusia

Pada tanggal 7 Agustus 2012, Pemerintah melalui Kementrian Keuangan mengeluarkan suatu peraturan yang mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”). Peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (“PMK”).

Tampaknya, Pemerintah semakin membenahi perangkat hukum kegiatan usaha pembiayaan (financing) di Indonesia. Sebelumnya, Pemerintah telah melakukan pengetatan terhadap penentuan pembayaran uang muka. Sekarang, Pemerintah menetapkan kewajiban terhadap perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kelihatannya, PMK ini terbit karena banyak perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Alasannya, mungkin untuk menghemat biaya. Read more…

Perdamaian di Luar Pengadilan

Bagaimana apabila terdapat sengketa hukum dimana sengketa tersebut belum dimajukan atau diselesaikan melalui pengadilan?

Tentunya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui bahwa perdamaian selalu bisa dilakukan kapanpun oleh para pihak, baik  di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Seperti pada umumnya suatu perjanjian, perjanjian perdamaian dapat dilakukan secara bawah tangan ataupun dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, misalnya Notaris, untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dalam kaitannya dengan perdamaian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma”) memberikan pengaturan inovatif di dalam sistem hukum acara perdata. Pada Pasal 23 ayat (1) Perma diatur bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengertian “akta perdamaian” di dalam Perma telah diuraikan di dalam artikel terdahulu dengan judul: Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Yang menarik dari ketentuan Perma tersebut ialah, pengajuan kesepakatan perdamaian yang terjadi di luar pengadilan untuk memperoleh akta perdamaian dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sudah terjadi perdamaian, untuk menjadikan perjanjian perdamaian memperoleh kekuatan hukum seperti “akta perdamaian” harus dilakukan dengan cara “bersengketa” lagi (seolah-olah). Read more…