Archive

Archive for August, 2012

Perdamaian Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis

Sengketa bisnis sangat mungkin terjadi. Di dunia yang semakin canggih dan serba cepat ini, sengketa bisnis selalu saja ada dan menjadi fakta yang tidak bisa dihindari oleh para pelaku bisnis. Tidak semua orang ingin mengalami sengketa. Namun, pada kenyataannya, terkadang sengketa tersebut memang timbul dan telah menjadi suatu faktor yang harus dialami dan dihadapi oleh para pelaku bisnis. Dengan kata lain, sengketa bisnis telah menjadi bagian dari bisnis itu sendiri.

Setiap sengketa yang ada perlu diselesaikan. Tentunya, penyelesaian paling baik ialah penyelesaian melalui perdamaian. Idealnya, perdamaian dapat terjadi secara win-win. Namun, kita menyadari juga bahwa hal tersebut belum tentu selalu sesederhana itu. Yang jelas, berdamai lebih baik daripada bersengketa melalui jalur pengadilan atau arbitrase. Keuntungan yang telah nyata dari perdamaian antara lain (i) waktu yang tidak terbuang (ii) biaya sangat rendah (tanpa perlu membayar biaya pengadilan dan biaya Advokat) (iii) penyelesaian lebih cepat, dan (iv) penyelesaian yang lebih adil (meskipun tidak selalu demikian).

Perdamaian Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Perdamaian itu sendiri secara prinsip diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerd”), Reglemen Acara Perdata (“RAP”), dan Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (“HIR”). Selain itu, konsep perdamaian tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan lain, di antaranya di dalam undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Di dalam Pasal 1851 KUHPerd diatur bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa perdamaian bisa untuk mengakhiri perkara yang sudah ada atau perkara yang mungkin akan ada di kemudian hari. Selanjutnya, di dalam ayat (2) dari Pasal 1851 dikatakan bahwa perjanjian perdamaian tidaklah sah, jika tidak dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, yang dimaksud “perjanjian perdamaian” ialah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, jika ingin mempunyai akibat hukum sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan.

Timbul pertanyaan, apakah dalam perkara pidana dapat dibuat suatu perdamaian? Jawabannya, jika ada kepentingan keperdataan yang terbit dari tindak pidana tersebut, baik melalui suatu kejahatan atau pelanggaran, hal tersebut dapat diadakan perdamaian. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 1853 KUHPerd. Namun, perdamaian tersebut tidak menghalangi Kejaksaan untuk tetap melakukan penuntutan terhadap perkara pidana tersebut. Jadi, secara teori, polisi tetap dapat melangsungkan penyidikan perkara dan Kejaksaan tetap dapat melakukan penuntutan. Meskipun demikian, secara praktek, banyak perkara pidana berhenti atau tidak diteruskan dengan adanya perdamaian di antara pihak-pihak yang berperkara.

Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian

Pasal 1858 KUHPerd memberikan posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian, dimana segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Bahkan lebih jauh diatur bahwa tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Dalam Pasal 31 RAP disebutkan bahwa jika tercapai perdamaian, maka dibuatlah berita acara yang ditandatangani para pihak, dimana berita acara tersebut dibuat dalam bentuk yang sudah siap dilaksanakan. Lebih jauh, Pasal 130 HIR mengatur bahwa akta perdamaian itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa, dan terhadap keputusan tersebut tidak dapat dimintakan banding. Dengan kata lain, terhadap perjanjian perdamaian yang telah ditetapkan dalam bentuk putusan tersebut, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadapnya.

Namun, yang perlu dicermati, meskipun perjanjian perdamaian mempunyai kedudukan hukum yang kuat, perjanjian perdamaian tetap dapat dibatalkan dengan alasan-alasan (i) terjadi suatu kekhilafan mengenai orang atau mengenai pokok perselisihan, (ii) telah dilakukan penipuan atau paksaan, (iii) terjadi kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu. Hal ini diatur dalam Pasal 1859 dan 1860 KUHPerd.

Di dalam undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang secara prinsip mengatur tentang perselisihan antara pengusaha dengan tenaga kerja, diatur bahwa jika terjadi perselisihan hubungan industrial, maka penyelesaian melalui musyarawah dapat ditempuh. Apabila tercapai penyelesaian, maka dibuat perjanjian bersama. Perjanjian bersama tersebut mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Setelah itu, perjanjian tersebut perlu didaftar pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama. Jika perjanjian bersama tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapat penetapan eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sengketa kepegawaian, upaya perdamaian selalu terbuka. Perdamaian yang terjadi mempunyai kedudukan hukum yang kuat karena langsung bisa dimohonkan eksekusi apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian bersama.

Sebagai contoh tambahan, di dalam undang-undang arbitrase hal perdamaian juga diatur. Arbiter atau majelis arbitrase mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Jika perdamaian tersebut tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Sesuai uraian di atas, perdamaian ialah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian mempunyai banyak hal yang positif ketimbang negatif. Sering kali, jika ada suatu perselisihan hukum atau suatu gugatan diajukan, “perdamaian” hampir tidak pernah dipikirkan karena tiap-tiap pihak sudah berfokus pada strategi penyerangan dan pertahanan. Dengan memahami konsep hukum yang ada terhadap perdamaian, diharapkan dapat menghentikan atau paling tidak mengurangi sengketa-sengketa bisnis yang dibawa ke meja pengadilan atau arbitrase. Indahnya hidup berdamai!