Mewujudkan Hunian Berimbang

Ketentuan mengenai hunian berimbang yang diterapkan oleh pemerintah bagi para pengembang perumahan bukanlah suatu hal yang baru. Namun, sejak terbitnya undang-undang perumahan pada tahun 2011, tampaknya pemerintah semakin keras dan tegas mengejar pengembang untuk melaksanakan ketentuan ini. Aturan tentang hunian berimbang lalu diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permen Hunian).

Permen Hunian mengatur bahwa setiap pengembang, baik individu atau badan hukum, wajib tunduk pada ketentuan hunian berimbang, kecuali bagi pengembang yang membangun perumahan kurang dari 15 (lima belas) unit rumah. Lokasi hunian berimbang dilaksanakan dalam satu kabupaten/kota pada satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan. Hunian berimbang yang tidak dalam satu hamparan wajib dilakukan dalam satu kabupaten/kota dan pengembang wajib menyediakan akses ke pusat pelayanan dan tempat kerja.

Prinsipnya, komposisi hunian berimbang adalah 3:2:1, yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah. Bagi pengembang yang hanya membangun rumah menengah, pengembang wajib membangun rumah sederhana sekurang-kurangnya 1 ½ kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun. Pengembang perumahan yang tidak dapat membangun rumah sederhana dapat membangun rumah susun umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dengan ketentuan bahwa rumah susun umum tersebut jumlahnya senilai dengan harga kewajiban membangun rumah sederhana dalam satu hamparan yang sama.

Terkait hunian berimbang, pengembang perlu mempersiapkan dokumen perencanaan yang perlu disahkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, meliputi sekurang-kurangnya rencana tapak, desain rumah, spesifikasi teknis rumah, rencana kerja perwujudan hunian berimbang, dan rencana kerjasama. Khusus untuk DKI Jakarta, wajib disahkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Dokumen perencanaan tersebut menjadi pertimbangan dalam rangka penerbitan izin mendirikan bangunan. Selain itu, kewajiban memenuhi hunian berimbang akan dimuat di dalam IMB.

Hal yang perlu diwaspadai pengembang adalah sanksi administratif atau sanksi pidana yang dapat diterapkan oleh Negara. Sanksi administratif bisa berbentuk peringatan tertulis, pencabutan insentif, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau penghentian tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha. Pengembang perumahan juga perlu mewaspadai ancaman sanksi pidana yaitu denda maksimal Rp 5M. Bagi pengembang rumah susun yang tidak membangun rumah susun umum, terdapat ancaman pidana penjara 2 (dua) tahun atau denda Rp 20M.

Ketentuan hunian berimbang mempunyai tujuan mulia, yaitu untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah (backlog), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, mekanisme penyediaan rumah sederhana atau rumah susun umum perlu diperjelas. Yang terutama adalah jangan sampai ketentuan ini menjadi menghambat pertumbuhan properti di Indonesia.

Categories: Pertanahan, Perumahan, Rumah Susun Tags:

Tantangan Bagi Pengembang Properti

Terhitung sejak tanggal 30 September 2013, Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No. 15/40/DKMP tertanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (SE) mulai berlaku. Kolom hukum properti ini akan membahas aspek pembiayaan properti yang diatur di dalam SE.

Latar belakang dari penerbitan SE adalah untuk meningkatkan aspek kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit terkait properti. Hal itu dilakukan karena ketentuan loan to value ratio (LTV) atau financing to value ratio (FTV) maksimal bagi Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Rumah Susun (KPRS) telah berlaku sejak 15 Juni 2012, tapi pertumbuhan KPR/KPRS tipe >70m2 masih tinggi, masing-masing mencapai 25,5% dan 63,3% di Juli 2013, jauh di atas pertumbuhan kredit secara agregat. Selain itu, berdasarkan data Sistem Informasi Debitur (SID) per April 2013, terdapat 35.298 debitur yang memiliki lebih dari 1 KPR dengan nilai baki debet sebesar Rp 31,8 Triliun. Oleh karena itu, untuk menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan di sektor keuangan, BI menganggap perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan yang mungkin timbul, termasuk pertumbuhan kredit atau pembiayaan pemilikan properti, kredit atau pembiayaan konsumsi beragun properti yang berlebihan.

SE berlaku untuk bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Di bawah ini adalah perhitungan LTV/FTV yang diatur di dalam SE:

Kredit/Pembiayaan dan Jenis Agunan

LTV/FTV Maksimum

Fasilitas I

Fasilitas II

Fasilitas III

KPR Tipe > 70m2

70%

60%

50%

KPRS Tipe > 70m2

70%

60%

50%

KPR Tipe 22 – 70m2

-

70%

60%

KPRS Tipe 22 – 70m2

80%

70%

60%

KPRS Tipe sampai dengan 21m2

-

70%

60%

KP Ruko dan Rukan

-

70%

60%

Dalam rangka memenuhi ketentuan LTV atau FTV sebagaimana diatur dalam SE, bank perlu meminta kepada calon debitur atau nasabah, tambahan dokumen berupa surat pernyataan yang paling kurang memuat keterangan mengenai fasilitas kredit yang sudah diterima maupun yang sedang dalam proses pengajuan permohonan, baik di bank yang sama maupun bank lain. Apabila calon debitur atau nasabah tidak bersedia menyerahkan surat pernyataan tersebut, maka bank wajib menolak permohonan fasilitas kredit yang diajukan. Selanjutnya, bank juga perlu mencantumkan klausula dalam perjanjian kredit bahwa dalam hal debitur atau nasabah menyampaikan pernyataan yang tidak benar, maka debitur atau nasabah bersedia melaksanakan langkah-langkah yang ditetapkan oleh bank dalam rangka pemenuhan ketentuan BI mengenai LTV atau FTV. Selain itu, bank memperlakukan debitur suami dan istri sebagai satu debitur kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta yang disahkan oleh notaris. Jika bank memberikan fasilitas kredit tambahan dari fasilitas kredit yang masih berjalan (top up) atau fasilitas pembiayaan baru untuk properti yang masih menjadi agunan dari fasilitas kredit sebelumnya, maka pemberian fasilitas kredit tersebut dianggap sebagai pemberian kredit baru, perhitungan LTV atau FTV diperlakukan sebagai urutan fasilitas kredit berikutnya, dan jumlah fasilitas kredit tambahan yang diberikan bank paling banyak sebesar selisih antara hasil perhitungan LTV atau FTV berdasarkan nilai properti yang menjadi agunan dengan baki debet dari fasilitas kredit sebelumnya yang menggunakan agunan yang sama.

Terdapat beberapa pengaturan di dalam SE yang membebani dan menyulitkan para pengembang. SE mengatur bahwa bank dilarang memberikan fasilitas kredit untuk pemenuhan uang muka pembelian properti yang dibiayai dengan KPR/KPRS. Kemudian, Se juga mengatur bahwa bank hanya dapat memberikan fasilitas kredit jika properti yang dijadikan agunan telah tersedia secara utuh, yaitu telah terlihat wujud fisiknya sesuai yang diperjanjikan dan siap diserahterimakan. Dalam prakteknya, sebelum atau selama pembangunan properti, pengembang akan memasarkan dan menjual unit-unit properti yang akan atau sedang dibangun. Dengan adanya ketentuan ini, pengembang tidak dapat lagi menerima KPR/KPRS inden. Namun, terhadap kedua ketentuan baru tersebut ada pengecualiannya, yaitu jika fasilitas KPR/KPRS tersebut merupakan fasilitas pertama bagi debitur dari seluruh fasilitas yang diterima baik di bank yang sama maupun bank lainnya, adanya perjanjian kerjasama antara bank dengan pengembang yang paling kurang memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan debitur, adanya jaminan (corporate guarantee) dari pengembang kepada bank bahwa pengembang akan menyelesaikan kewajiban kepada debitur penerima fasilitas KPR/KPRS apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau diserahterimakan sesuai perjanjian, pencairan fasilitas KPR/KPRS hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan properti yang menjadi agunan, dan bank menurunkan kualitas kredit kepada pengembang apabila pengembang memperoleh fasilitas kredit dari bank tapi tidak dapat menyelesaikan pembangunan properti dalam waktu yang telah diperjanjikan.

SE memberikan berbagai contoh yang relevan dan mudah dipahami terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam SE. Sebagai contoh, disebutkan bahwa A mendapatkan fasilitas KPR untuk pembelian rumah tapak X dengan luas bangunan 100m2 pada bulan Januari 2012. Pada saat KPR masih berjalan, debitur A mengajukan lagi fasilitas KPR untuk pembelian rumah tapak Y dengan luas bangunan 150m2 pada Juni 2013. Dalam hal kasus seperti ini, perhitungan LTV adalah sebagai berikut:

Properti Fasilitas Kredit LTV
Rumah Tapak X Pertama 70%
Rumah Tapak Y Kedua 60%

Real Estate Indonesia, organisasi ternama para pengembang properti di Indonesia, menilai bahwa SE dapat berujung pada pengurangan karyawan di sektor properti dan menghalangi hak-hak konsumen untuk mendapatkan akses perumahan. Selanjutnya menurut REI, angka kekurangan (backlog) perumahan juga akan bertambah besar. Satu hal yang pasti, BI mengijinkan konsumen untuk memperoleh kredit dari bank, dengan ketentuan bahwa fasilitas tersebut memenuhi persyaratan LTV atau FTV. Pemenuhan persyaratan tersebut memang dapat mengurangi kemampuan konsumen untuk membeli banyak properti secara bersamaan karena besarnya uang muka yang harus ditanggung oleh konsumen. Namun, hal tersebut belum tentu secara langsung berdampak pada peningkatan backlog perumahan. Hal ini karena untuk pembeli pertama, ketentuan LTV atau FTV tidak berlaku untuk perumahan dengan luas bangunan dari 22 sampai 70m2. Selain itu, hal yang perlu dicatat, jika fasilitas kredit pertama memang sudah dilunasi dan properti secara fisik telah berdiri dan dapat diserahterimakan, ketentuan LTV atau FTV secara maksimum dapat diberlakukan.

Categories: Pertanahan, Perumahan, Rumah Susun Tags:

Yap Thiam Hien

September 11th, 2013 3 comments

Saya mendengar nama Yap Thiam Hien ketika saya kuliah di fakultas hukum Unika Atma Jaya sekitar tahun 2000. Ada satu buku membahas tentang beliau dan saya membacanya. Hal yang membuat saya tertarik untuk membaca buku tersebut karena saya melihat bahwa Yap seorang advokat, keturunan Cina, dan beragama Kristen. Ketika saya kuliah, keturunan Cina yang menjadi advokat tidak begitu banyak. Melihat seorang seperti Yap menjadi advokat di jaman Indonesia baru merdeka memberikan kesan tersendiri yang sangat menarik bagi saya.

Di dalam buku yang saya baca, Yap digambarkan sebagai seorang advokat yang sangat jujur, disiplin, dan selalu siap untuk melayani orang lain. Muncullah kekaguman saya kepada beliau. Bahkan, ada suatu cerita dimana ketika ada suatu acara keluarga untuk pergi bersama, karena keluarga Yap tidak tepat waktu, Yap membawa mobil dan meninggalkan keluarganya. Tindakan Yap saat itu sangat keras. Tidak semua anggota keluarga dapat menerima perlakuan keras seperti itu. Namun, dengan tindakannya, terlihat sekali bahwa Yap ialah seorang yang berprinsip. Ketika berbicara tentang prinsip, jika suatu prinsip tidak dipertahankan dengan sungguh-sungguh, maka hal itu bukanlah suatu prinsip. Jadi, “keras” atau “tidak kerasnya” seseorang dalam mempertahankan suatu prinsip perlu dilihat secara lebih mendalam dan obyektif.

Yap lahir tanggal 25 Mei 1913. Ia lulusan Universitas Leiden dengan gelar meester in de rechten pada tahun 1947. Ia ikut mendirikan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) yang pada akhirnya melebur menjadi IKADIN. Yap juga memperoleh gelar doctor honoris causa di bidang ilmu hukum dari Vrije Universiteit, Belanda.

Saya menyadari bahwa nama Yap Thiam Hien tidak begitu beken di kalangan advokat muda. Rasa-rasanya tidak begitu banyak rekan-rekan advokat di angkatan saya yang mengenal beliau. Yap bukanlah seorang advokat yang digambarkan hebat dan sukses di dalam karirnya serta bergelimang harta, seperti yang menjadi idola advokat-advokat muda pada umumnya. Yap seorang yang sangat sederhana, pejuang hak asasi manusia, dan sering memberikan pembelaan tanpa bayaran (pro bono). Mungkin karena itu juga, Yap tidak begitu dikenal oleh advokat-advokat muda saat ini.

Dalam kenyataannya, Yap seorang yang sangat berani membela kebenaran dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Karena semangatnya yang begitu besar untuk memperjuangkan kebenaran, Yap juga terjun ke dunia politik. Namun, seperti yang telah diketahui, seseorang yang berprinsip teguh, jujur, dan lurus, sulit untuk bisa diterima di kalangan politikus yang cenderung oportunistik.

Yap merupakan salah satu pendiri Lembaga Bantuan Hukum yang saat ini menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Beberapa advokat senior seperti Abdul Hakim Garuda Nusantara, Adnan Buyung Nasution, dan Luhut MP Pangaribuan mengenal beliau. Bahkan, dalam buku yang baru diterbitkan oleh Tempo, berjudul Yap Thiam Hien, 100 Tahun Sang Pendekar Keadilan, Yap digambarkan sangat dekat dengan Bang Buyung.

Untungnya, perjuangan dan perjalanan hidupnya saat ini dapat dikenang melalui Yap Thiam Hien Award. Award ini diberikan untuk mereka yang memperjuangkan dan membela hak asasi manusia. Setidak-tidaknya, dengan adanya award ini, orang-orang yang tidak mengenal Yap bisa mulai mengenal Yap, dan yang sudah mengenalnya, selalu ingat akan sosok Yap.

Kepribadian dan nilai hidup seorang Yap sangat relevan dan penting mengingat keadaan dewasa ini. Korupsi merajalela di berbagai lini. Bahkan, banyak pihak yang membangga-banggakan kehebatannya karena bisa melakukan manuver-manuver canggih agar lolos dari pengawasan aparat hukum. Hal yang tidak benar malah menjadi suatu hal yang “hebat” dan “luar biasa”. Ilmu hukum menjadi tidak terasah karena ada hal-hal yang dapat diselesaikan melalui jalur “di luar peradilan”. Argumentasi hukum cukup dibuat sekedarnya karena “kekuatan” di luar jalur hukum sudah ada di tangannya. Virus ini menyebar ke mana-mana dan mempengaruhi seluruh struktur hukum yang ada di Indonesia. Sebagai akibatnya, banyak orang-orang yang seharusnya memperoleh keadilan, tidak dapat memperoleh keadilan yang pantas diterimanya sesuai hukum dan keadilan. Hal-hal ini dapat disaksikan setiap hari, setiap saat, dan membuat sedih dan menyiksa orang-orang yang masih mencintai keadilan dan kebenaran.

Oleh karena itu, advokat dan siapapun perlu meneladani seorang Yap. Saya yang juga seorang keturunan Cina sangat bangga dan bahagia akan hadirnya Yap di dunia peradilan dan perpolitikan Indonesia. Meski dia keturunan Cina, terlihat sekali bahwa dia sangat Indonesia dan sangat mencintai profesinya sebagai advokat yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sosok Yap menjadi teladan bagi saya dan tentunya bagi banyak orang yang meneladani hidup Yap. Yap adalah aset bangsa yang perlu dikenang. Karakter dan kepribadian seorang Yap perlu terus menerus dijunjung karena nilai-nilai yang dipertahankan oleh Yap adalah nilai-nilai mulia yang semakin sulit ditemui dewasa ini. Semoga dengan mengingat nama Yap, setidak-tidaknya setiap orang diingatkan kembali akan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

 

Tantangan Bagi Penanam Modal Asing Baru di Indonesia

Penanaman modal asing merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu Negara. Jika penanaman modal asing di suatu Negara tinggi, maka diharapkan ekonomi makro Negara tersebut akan mengalami pertumbuhan. Sebaliknya, jika penanaman modal asing rendah, maka suatu Negara akan sangat mengandalkan penanaman modal dalam negeri, yang mungkin mempunyai keterbatasan dalam hal modal dan keahlian.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terlihat terus disibukkan dengan kegiatan pengadministrasian penanaman modal asing dan dalam negeri di Indonesia. Kesibukan itu melibatkan pendaftaran penanaman modal asing yang baru dan pengurusan berbagai perijinan terkait penanaman modal asing yang diajukan oleh perseroan terbatas berbentuk penanaman modal asing yang sudah berdiri, berbadan hukum, dan beroperasional.

Sejak akhir Mei 2013, peraturan kepala BKPM nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan nonperizinan penanaman modal telah berlaku. Peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yang berlaku sejak tahun 2009. Tulisan ini akan khusus membahas ketentuan-ketentuan baru tentang pendirian perseroan terbatas berbentuk penanaman modal asing (PMA).

Pendirian Perusahaan Baru

Ketentuan tentang PMA memang telah beberapa kali mengalami perubahan sejak mulai diundangkannya undang-undang tentang penanaman modal asing di tahun 1967. Sebelumnya, pembentukan perusahaan PMA diawali dengan pendaftaran penanaman modal. Namun, melalui peraturan baru ini, pembentukan perusahaan PMA tidak diberikan dalam bentuk pendaftaran penanaman modal, tapi dalam bentuk izin prinsip penanaman modal. Izin prinsip tersebut wajib diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas aplikasi secara lengkap. Hal ini lebih lambat 2 (dua) hari kerja dari waktu yang diberikan dalam penerbitan pendaftaran penanaman modal, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Permohonan untuk memperoleh izin prinsip dapat diajukan sebelum atau sesudah perseroan terbatas berstatus badan hukum Indonesia. Hal ini secara esensi sama dengan ketentuan di peraturan yang berlaku sebelumnya. Namun, secara praktek, Notaris yang akan menyiapkan akta pendirian perusahaan tidak mau mendirikan perusahaan tersebut sebelum adanya persetujuan dari BKPM bahwa bidang usaha dari suatu perusahaan yang didirikan tersebut memang terbuka untuk PMA. Menurut keterangan dari Notaris sendiri, hambatan tersebut akibat adanya peraturan dari Menteri Hukum dan HAM yang memang mensyaratkan adanya persetujuan dari BKPM sebelum suatu perusahaan dapat disahkan sebagai badan hukum. Tentunya, koordinasi dan konsolidasi antara Kementrian Hukum dan HAM dan BKPM diperlukan agar peraturan baru BKPM ini dapat dilaksanakan. Terlihat jelas bahwa ketentuan tersebut dibuat untuk memudahkan proses pembentukan perusahaan dalam rangka PMA di Indonesia.

Setelah izin prinsip terbit, akta pendirian perseroan terbatas perlu ditandatangani dan kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Struktur Investasi dan Permodalan

Syarat permodalan perusahaan PMA sudah beberapa kali mengalami perubahan. Ada saatnya persyaratan permodalan begitu berat, kemudian diperlunak, lalu ada kebijakan baru sehingga menjadi lebih tinggi, dan pada akhirnya, melalui peraturan yang baru ini, struktur permodalan yang dipersyaratkan oleh BKPM untuk PMA menjadi lebih jelas.

Besaran investasi perusahaan PMA harus lebih besar dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar, di luar tanah dan bangunan. Lalu, modal ditempatkan dan modal disetor di dalam perusahaan sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar. Investasi dalam pengertian BKPM berbeda dengan permodalan. Modal ialah sesuai dengan besaran modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor di dalam suatu perusahaan yang diatur di dalam anggaran dasar. Sedangkan, investasi terdiri dari modal dan hutang serta laba yang ditahan (untuk perusahaan yang telah berproduksi komersial dan menghasilkan keuntungan). Dengan demikian, meskipun investasi jauh di atas nilai Rp 10M, modal ditempatkan dan disetor sekurang-kurangya harus sejumlah Rp 2,5M. Meskipun secara teori hal ini dimungkinkan, dalam prakteknya BKPM seringkali mengintervensi hal tersebut dengan mewajibkan jumlah modal dengan rasio perhitungan modal dan hutang yang lebih wajar. Ketentuan tentang modal minimum sebelumnya tidak diatur. Peraturan baru ini membuat ketentuan tentang permodalan menjadi lebih jelas yang juga menegaskan bahwa perusahaan PMA bermodal kecil tidak lagi bisa masuk ke Indonesia.

Yang menarik, ketentuan tentang struktur permodalan sesungguhnya diatur di dalam undang-undang tentang perseroan terbatas. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa perseroan terbatas dapat didirikan dengan modal dasar Rp 50 juta, dan modal ditempatkan dan disetor sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. Tentunya, angka minimal dalam struktur permodalan antara perseroan terbatas lokal dan PMA sangat-sangat berbeda. Meskipun peraturan oleh BKPM ini secara khusus mengatur perusahaan berbentuk PMA, tapi bentuk peraturan yang diterbitkan hanya berupa peraturan kepala BKPM. Sedangkan, di lain pihak, struktur permodalan untuk perseroan terbatas diatur di dalam undang-undang. Tentunya, hal ini timpang. Adalah lebih bijak dan selaras dengan asas hukum yang ada apabila pengaturan tentang permodalan untuk perusahaan berbentuk PMA diatur di dalam undang-undang, bukan di dalam peraturan kepala BKPM.

Jangka Waktu Proyek

Hal lain yang menarik di dalam peraturan baru BKPM ialah tentang adanya pengaturan terhadap jangka waktu proyek sebagaimana ditetapkan dalam izin prinsip. Sebelumnya memang tidak begitu jelas berapa lama rencana bisnis yang diajukan oleh penanam modal asing harus diselesaikan. Di dalam peraturan ini, jangka waktu tersebut paling lama 3 (tiga) tahun, dengan pengecualian bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek yang lebih lama. Artinya, BKPM memberikan batasan secara umum, yaitu 3 (tiga) tahun, tapi tetap bersikap fleksibel terhadap bidang-bidang usaha lain yang memerlukan waktu lebih lama dari 3 (tiga) tahun.

Jika jangka waktu telah berakhir dan proyek belum selesai, maka BKPM akan melakukan peninjauan lapangan. Berdasarkan hasil peninjauan, BKPM dapat memberikan izin prinsip pengganti dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, atau mencabut izin prinsip yang telah diterbitkan sebelumnya. Perpanjangan yang dapat diberikan oleh BKPM hanya satu kali. Artinya, jika setelah perpanjangan diberikan, perusahaan PMA tetap belum juga menyelesaikan proyeknya, maka izin prinsip akan dicabut.

Kuasa Penandatanganan dan Pengurusan

Di dalam peraturan ini, hal kuasa dibedakan antara kuasa penandatanganan dan kuasa pengurusan. Tampaknya BKPM ingin memilah bahwa pihak yang menandatangani belum tentu melakukan pengurusan terhadap aplikasi perizinan, dan begitupun sebaliknya. Dengan demikian, jika pengurusan aplikasi PMA diberikan kepada seorang kuasa, maka ada 2 (dua) surat kuasa yang perlu disiapkan, yaitu kuasa untuk penandatanganan dan kuasa untuk melakukan pengurusan. Namun, kuasa penandatanganan tidak perlu diberikan jika Direksi perusahaan tersebut atau penanam modal asing menandatangani sendiri aplikasi yang selanjutnya akan diajukan kepada BKPM.

 

Akhirnya, Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro Diterbitkan

Sudah banyak didengar bahwa sistem perbankan di Indonesia, bahkan pada umumnya di dunia, seolah-olah dirancang untuk anggota masyarakat atau badan hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dari perbankan (bankable). Dalam kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat atau badan hukum mampu memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit, baik kredit konsumsi maupun untuk usaha. Hal ini tentunya menghambat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, khususnya di Indonesia, yang sesungguhnya banyak ditopang oleh keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM). Secara prinsip, UKM di suatu negara harus selalu didukung dan diberi insentif agar UKM tersebut dapat terus bertumbuh dan pada akhirnya menjadi usaha besar yang mampu memberi kontribusi signifikan di dalam perekonomian suatu negara.

Adalah Grameen Bank yang memulai pemberian kredit kepada anggota masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh kredit. Grameen Bank bahkan menamai dirinya sebagai bank for the poor (bank untuk orang miskin). Faktanya, kredit yang diberikan oleh Grameen Bank kepada anggota masyarakat miskin yang tidak bankable ternyata dikembalikan kepada Grameen Bank, meskipun pinjaman tersebut diberikan tanpa jaminan. Di dalam website resmi Grameen Bank, disebutkan bahwa, terhitung sejak Oktober 2011, bank tersebut mempunya 8.349 peminjam, 97% di antaranya wanita. Saat ini Grameen Bank mempunyai 2.565 cabang, memberikan layanan kepada 81.379 desa, dan mencakup 97% dari seluruh desa di Bangladesh. Fakta yang diungkapkan oleh Grameen Bank membuka wawasan baru bagi dunia kredit mikro bahwa peminjam yang tidak termasuk dalam kategori bankable, tidak serta merta akan wanprestasi (default) terhadap pinjaman yang diberikan. Read more…