Mungkinkah Membatasi Peralihan HGU?

Di koran Bisnis Indonesia pada tanggal 2 Februari 2016, di rubrik pertanahan, Hak Guna Usaha (HGU)terdapat berita dengan judul “HGU Tak Boleh Dialihkan ke Pihak Ketiga”. Dari judulnya saja, hal ini menimbulkan tanda tanya, mengapa suatu Hak Guna Usaha (HGU) yang adalah hak atas tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang, tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga?

Pemerintahan Presiden Jokowi selalu tampil kreatif untuk mendatangkan dan meningkatkan investasi dalam negeri dan asing. Belum lama, yaitu akhir tahun lalu, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur kepemilikan tanah dalam bentuk hak pakai (HP) untuk warga negara asing. Peraturan tersebut masih menjadi pembicaraan dan pemerhati hukum properti bersilang pandangan. Namun, pemerintahan Presiden Jokowi juga perlu berhati-hati jangan sampai aturan main baru yang diterbitkan melabrak peraturan perundang-undangan lain, baik secara horisontal maupun vertikal. Hal ini penting karena ada kecenderungan, pemerintahan Jokowi tidak begitu memperhatikan tatanan hukum yang sudah ada sejak semula.

Undang-undang pokok agraria (UUPA) mengatur bahwa HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. UUPA juga mengatur bahwa HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hal ini diatur kembali dalam peraturan pemerintah tahun 1996 (PP 1996) yang mengatur mengenai HGU, hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai (HP).

HGU memang unik, lain dari HGB dan HP. HGU hanya bisa diberikan di atas tanah Negara. HGB dan HP dapat diberikan di atas tanah Negara, tanah hak milik (HM), dan tanah hak pengelolaan. HGU juga hanya diberikan untuk tujuan pertanian, perikanan, atau peternakan, bukan untuk kepentingan pembangunan suatu bangunan. Meski dalam kenyataan, banyak didirikan bangunan di atas HGU, hal tersebut sesungguhnya tidak tepat.

Salah satu alasan pemerintah hendak membatasi peralihan HGU adalah karena HGU dipinjamkan kepada pihak ketiga. Keberatan terhadap hal ini tepat dan memang sudah diatur di dalam PP 1996. Ketentuan di dalam PP 1996 melarang penyerahan pengusahaan tanah HGU kepada pihak lain. Selain itu, salah satu kewajiban pemegang HGU adalah untuk mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai kelayakan usaha dan kriteria yang ditetapkan instansi teknis. Jika kewajiban ini dilanggar, maka secara hukum, pejabat yang berwenang berhak membatalkan HGU tersebut. Pembatalan HGU tentu berbeda dengan larangan atau pembatasan pengalihan.

UUPA dan PP 1996 mengatur secara jelas bahwa HGU dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Hal ini adalah bagian esensial dari suatu hak atas tanah sebagai hak kebendaan. Untuk itu, tindakan yang perlu diambil adalah pembatalan HGU, bukan pembatasan atau larangan terhadap peralihan HGU.

Rencana pemerintah untuk membenahi para pengusaha HGU adalah hal yang baik dan patut didukung. Namun, tentunya keputusan-keputusan yang diambil haruslah merujuk pada kerangka dan sistem hukum pertanahan yang ada agar tidak mencederai bagian lain di dalam sistem yang ada.

Catatan Kepemilikan Properti bagi Orang Asing

Kepemilikan Properti bagi warga negara asingPada penghujung tahun 2015, tepatnya pada 28 Desember 2015, pemerintah mengundangkan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia (PP 2015). Peraturan ini sudah ditunggu-tunggu sejak wacana terkait hal ini menguat dan dibahas kembali secara nasional tahun lalu.

Sejak awal, undang-undang pokok agraria 1960 telah mengatur bahwa orang asing hanya berhak memperoleh hak pakai dan hak sewa untuk bangunan. Undang-undang mengartikan hak pakai sebagai hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Hak pakai diciptakan oleh pembuat undang-undang untuk mengakomodir kumpulan pengertian dari berbagai nama hak-hak dalam h
ukum pertanahan. Namun, dari semula telah jelas bahwa hak pakai hanya mempunyai wewenang yang terbatas. Itulah mengapa orang asing hanya dapat memperoleh hak pakai.

Cakupan Pengaturan

Peraturan pemerintah tahun 1996, yang telah dicabut dengan PP 2015 ini, mengatur bahwa rumah tinggal dapat dimiliki orang asing jika dibangun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara, dikuasai berdasarkan perjanjian, dan satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara. Dari pasal tersebut, Kementrian menjelaskan bahwa orang asing bisa memiliki hak pakai di atas tanah Negara atau tanah hak milik, atau melalui sewa. PP 2015 hanya mengatur dua hal, yaitu hak pakai atau hak pakai di atas tanah hak milik.

Jangka Waktu

Pengaturan tentang hak pakai dituangkan lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah tahun 1996 (PP 1996) karena undang-undang pokok agraria tidak memberikan batasan waktu terhadap hak pakai. Di PP 1996, jangka waktu hak pakai diberikan dengan total selama 70 tahun, yaitu 25 + 20 + 25. Namun, PP 2015 mengatur jangka waktu dengan total selama 80 tahun, yaitu 30 + 20 + 30. Jangka waktu ini juga berlaku bagi hak pakai yang terbit di atas hak milik. Ini merupakan terobosan dari pemerintah. Namun, hal ini juga menimbulkan kesan semakin tidak berbedanya hak guna bangunan dan hak pakai, mengingat total jangka waktu yang sama. Besar kemungkinan bahwa pengaturan ini tidak sesuai dengan tujuan awal dari diciptakannya hak pakai oleh pembuat undang-undang. Selain itu, PP 2015 secara langsung bertentangan dengan PP 1996. Pertentangan ini akan membingungkan pejabat, praktisi hukum, dan juga masyarakat. Yang lebih mengejutkan, bagaimana kemudian nasib warga negara Indonesia (WNI) yang memperoleh hak pakai, mengingat jangka waktu hanya maksimal 70 tahun. Dengan PP 2015, orang asing malah diberikan hak lebih lama dari WNI. Pertentangan juga terjadi pada pengaturan hak pakai di atas hak milik karena berdasarkan PP 1996, hak pakai di atas hak milik tidak bisa diperpanjang, tapi hanya dapat diperbarui.

Pembatasan Pembelian Rumah atau Satuan Rumah Susun

Pemerintah sebelumnya mengatakan bahwa pembukaan keran pemilikan properti bagi orang asing akan dibatasi pada rumah mewah atau satuan rumah susun mewah dengan nilai tertentu. Sangat disayangkan, PP 2015 tidak mengatur hal tersebut. Peraturan pelaksanaan terhadap peraturan sebelumnya hanya mengatur bahwa pembelian rumah atau satuan rumah susun tersebut tidak termasuk klasifikasi rumah sederhana atau rumah sangat sederhana. Tentunya, pengaturan ini tidak memuaskan. Selain itu, PP 2015 tidak lagi membatasi kepemilikan pada 1 rumah. Hal ini positif bagi pengembang dan orang asing, karena orang asing dapat memiliki rumah atau satuan rumah susun tanpa batasan jumlah. Namun, apakah ini berarti properti yang dapat dimiliki orang asing di Indonesia menjadi tidak terbatas?

Pemilikan Properti bagi WNI yang Kawin Campur

PP 2015 mengambil langkah positif, yaitu mengatur bahwa WNI yang kawin dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah sepanjang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta, yang dibuat secara notarial. Ketentuan ini hendaknya memberikan keyakinan bagi pejabat, masyarakat, dan juga ketegasan bahwa WNI yang tidak melaksanakan perjanjian pisah harta, tidak bisa memiliki hak atas tanah di Indonesia, kecuali dengan hak pakai. Namun sayangnya, pengaturan ini tidak tegas merujuk pada perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan, yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Undang-undang perkawinan tidak mewajibkan perjanjian pisah harta dalam bentuk notarial. Akibatnya, interpretasi bahwa perjanjian serupa dibuat setelah berlangsungnya perkawinan menjadi mungkin.

Penerbitan peraturan perundang-undangan di Indonesia sering kali saling bertentangan dengan peraturan-peraturan lain dan tumpang tindih. Hal ini dapat mengakibatkan multi interpretasi, kebingungan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat, serta sulitnya untuk menemukan acuan yang sahih terkait suatu hal. Pemerintah perlu segera mengamandemen PP 1996 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk disesuaikan dengan apa yang telah diatur dalam PP 2015. Selain itu, batasan terhadap jumlah rumah dan satuan rumah susun yang dapat dibeli adalah logis mengingat prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan papan masyarakat Indonesia. Pengaturan terkait level dan harga rumah dan satuan rumah susun yang dapat dibeli orang asing juga perlu ditentukan agar tidak bersaing secara langsung dengan properti-properti bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berpenghasilan rendah.

Eddy M. Leks

Advokat pada Leks&Co dan Mantan Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perumahan Rakyat

*artikel ini telah dipublikasikan pada harian Kontan tanggal 21 Januari 2016

Mochtar Riady

Mochtar Riady - Manusia Ide

Mochtar Riady – Manusia Ide

Beberapa minggu lalu saya melihat buku baru di Gramedia, dengan gambar Mochtar Riady berjudul “Manusia Ide”. Ini adalah jenis buku yang saya tunggu-tunggu. Saya selalu terpesona dengan cara Lippo menjalankan usahanya, di belakangnya, ada Mochtar dan James Riady. Saya juga selalu bertanya-tanya, apakah Mochtar akan menulis buku. Untungnya, dia menulis cerita suksesnya, kehidupannya, usaha, dan keluarganya. Bagiku ini sangat penting, tidak hanya untuk keperluan pribadi, tapi juga untuk kepentingan publik. Setiap orang perlu belajar dari orang luar biasa ini.

Saya beruntung sebagai salah seorang yang pernah bekerja di Lippo. Saya mengalami sendiri betapa perusahaan ini sangat aktif, ambisius, percaya diri, dan visioner. Manajemen bergerak sangat cepat untuk mencapai tujuan ambisiusnya. Sampai sekarang, Lippo terus berkembang, terutama didukung oleh munculnya usaha-usaha baru oleh berbagai generasi dari keluarganya.

Membaca biografinya, saya bisa melihat bahwa Pak Mochtar adalah CEO dan wirausaha yang brilian. Dia mempunyai visi yang kuat dan berani untuk perusahaannya tapi juga sangat baik dalam menjalankan perusahaannya. Dia melihat bahwa sistem operasi sebuah perusahaan sangat penting. Efisiensi, efektivitas, produktivitas adalah prinsip-prinsip lain yang perlu dicapai. Sebuah perusahaan diibaratkan seorang manusia. Jika tubuh manusia kelebihan berat badan, dia belum tentu mampu bergerak cepat. Begitu juga dengan perusahaan. Suatu perusahaan akan sehat jika perusahaan itu efisien dan produktif.

Satu poin yang menarik dari biografinya, bahwa tidak hanya berupa otobiografi, tapi juga ada buku lain yang ditulis oleh berbagai macam pihak di dalam kehidupannya. Pandangan orang-orang ini melengkapi pemahaman pembaca mengenai Mochtar Riady, kehidupannya, pencapaiannya, dan kemanusiaannya. Banyak yang mengatakan bahwa dia tidak hanya brilian dalam bisnis, tapi juga dalam hal kemanusiaan. Hal ini penting. Ini menunjukkan kepada semua orang bahwa uang bukanlah segalanya. Di dalam biografinya, setiap orang bisa melihat bahwa dia masih hidup secara sederhana, meski sangat kaya. Setiap orang perlu memperhatikan orang lain, membawa manfaat kepada komunitasnya, melalui bisnis. Ini merupakan konsep yang sedang tren saat ini sebagai “social enterprise” atau bahkan merupakan konsep lain yang lebih penting, juga dipopulerkan oleh Mohammad Yunus.

Pak Mochtar mengatakan bahwa hidupnya adalah pencapaian dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Hal itu sangat sederhana, tapi mungkin banyak yang tidak mengerti betapa hal itu penting. Seseorang bisa saja hidup hanya mengikuti alur yang ada, sebagai hasilnya, orang tersebut tidak merencanakan dengan baik hidupnya di muka. Saya teringat akan suatu kutipan, “Sukses itu adalah tujuan, dan yang lain hanya komentar-komentar”. Membaca kehidupan Pak Mochtar membuat keyakinan saya bertambah kuat mengenai pentingnya menetapkan tujuan.

Kehidupan Pak Mochtar menginspirasi saya untuk meningkatkan diri jauh lebih baik dari sekarang. Masih banyak yang bisa diraih, bisa dipelajari, bisa dilakukan Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti bertumbuh. Melihat semangatnya meski sudah tua, juga mengingatkan setiap dari kita untuk selalu aktif dalam hidup. Umur tua bukanlah hambatan. Hal ini mudah dikatakan daripada dilakukan.

Di bawah kepemimpinannya, Lippo menjadi salah satu grup konglomerat terbaik di Indonesia. Sebagai orang Indonesia, dan alma mater Lippo, saya merasa bangga. Banyak orang Indonesia sadar, jika mereka pergi ke Hong Kong atau Shanghai, mereka akan melihat gedung Lippo di sana. Itu menakjubkan. Sekarang, saya membaca dari otobiografinya, Lippo baru saja membeli gedung menara di Amerika. Dengan demikian, visi Mochtar telah lengkap dengan hadir di ibukota negara besar di dunia. Ini tentunya mengharumkan nama Lippo, dan juga nama Indonesia.

Pak Mochtar, terima kasih telah membagi tentang kehidupan Anda. Saya percaya bahwa kehidupan Anda akan menginsiprasi banyak orang sehingga setiap orang dapat mencapai lebih dari apa yang mereka pikir mereka bisa capai.

Categories: Tokoh Tags: , , ,

Perlukah Melonggarkan Kepemilikan Properti bagi WNA?

Wanita WNASeluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.” (Pasal 1 ayat 2 UU Pokok Agraria 1960)

Akhir-akhir ini hangat dibicarakan kembali tentang rencana untuk melonggarkan kepemilikan properti bagi warga negara asing (WNA). Pembicaraan tentang hal ini bukanlah hal yang baru. Dari tahun ke tahun, isu ini selalu diangkat.

Pengaturan tentang tanah di Indonesia merujuk pada hak menguasai negara yang bersumber dari Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Wewenang hak menguasai tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Adalah sangat penting untuk memahami konsep hukum tanah nasional dan sifatnya agar rencana untuk melonggarkan kepemilikan properti bagi WNA tidak keluar dari tujuan awal para pembuat UUPA.

Hak WNA Berdasarkan UUPA

WNA berhak memperoleh hak pakai dan hak sewa. UUPA menggariskan bahwa hak pakai dan hak sewa hanya boleh diberikan kepada WNA yang berkedudukan di Indonesia. Kedudukan di Indonesia dapat dibuktikan dengan ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap yang diberikan oleh pemerintah kepada WNA tersebut. Dalam perkembangannya, karena ketentuan UUPA dianggap terlalu memberatkan WNA, penafsiran “berkedudukan di Indonesia” diperlonggar melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri agraria yang terbit pada tahun 1996 yang menggolongkan hal tersebut menjadi orang asing yang tinggal tetap atau orang asing yang hanya berkunjung ke Indonesia.

Karakteristik Hak Pakai

Sejak awal penerbitan UUPA, hak pakai memang dimaksudkan sebagai jenis hak atas tanah dengan wewenang yang terbatas. Salah satu ketentuan UUPA mengatur bahwa hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Hal ini dipertegas kembali di dalam penjelasan yang menyebutkan bahwa orang-orang dan badan hukum asing dapat diberi hak pakai, karena hak ini hanya memberi wewenang yang terbatas. Dari segi periode, jangka waktu hak pakai lebih pendek jika dibandingkan dengan hak guna bangunan atau hak guna usaha. Hal ini masuk akal terutama jika disandingkan dengan periode ijin tinggal yang diberikan bagi WNA di Indonesia yaitu selama jangka waktu tertentu. Sejak awal pembuat UUPA sudah mengerti bahwa keberadaan WNA di Indonesia adalah sementara, dan oleh karena itu, hak atas tanah yang cocok adalah hak pakai.

WNA Versus Penanaman Modal Asing

Diskusi dan perdebatan terhadap kepemilikan properti bagi WNA seringkali tidak ditaruh dalam tataran yang seimbang. UUPA sejak awal sudah mengatur bahwa hak guna usaha dan hak guna bangunan terbuka untuk diberikan kepada badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing. Hal ini dikenal sebagai penanaman modal asing (PMA). PMA wajib berbentuk perseroan terbatas (PT PMA) dan didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia. PT PMA berhak membeli dan memiliki hak guna bangunan, hak guna usaha, ataupun hak pakai. Hal ini logis karena keberadaan PT PMA sewajarnya memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan akhirnya, menyejahterakan masyarakat. Selain itu, keberadaan PT PMA bisa berlangsung tanpa batasan waktu. Keberadaan PT PMA yang memiliki dan menguasai tanah pada lokasi-lokasi strategis di tanah air Indonesia telah berlangsung lama dan akan terus berlangsung mengingat kebijakan penanaman modal asing yang terus dipromosikan oleh pemerintah Indonesia. Dari sini jelas terlihat, pembuat UUPA telah memberikan kelonggaran bagi PT PMA tapi membatasi WNA karena perbedaan karakteristik dari kedua subjek tersebut.

Jika seseorang mencoba memahami UUPA, jelas terlihat bahwa pembuat UUPA sejak awal membedakan perlakuan antara WNA dan WNI, begitupun antara WNA dan PT PMA, tentunya dengan alasan yang logis dan wajar. Jika betul begitu penting bagi WNA memiliki properti di bumi Indonesia, selalu terbuka bagi WNA tersebut untuk mengajukan permohonan naturalisasi sebagai WNI. Jika WNA tersebut hendak melakukan kegiatan usaha di bumi Indonesia, pemerintah telah membuka kesempatan untuk mendirikan PT PMA, yang berhak memiliki hak atas tanah.

Dengan demikian, sebetulnya tidak ada pembatasan signifikan terhadap kepemilikan asing terhadap properti di Indonesia. Bahkan, sering kali pembicaraan terkait hal ini cenderung berlebihan. Mari kita renungkan “jiwa” dari UUPA sebagaimana dikutip pada awal tulisan ini. Harapannya, diskusi dan perdebatan terhadap rencana merevisi kepemilikan properti bagi WNA dapat didudukkan secara seimbang dan jangan sampai mengkhianati tujuan mulia dari pembuat UUPA.

Eddy Leks

*artikel ini telah diterbitkan pada Harian Kontan tanggal 21 Augstus 2015

Categories: Perdata, Pertanahan, Perumahan, Rumah Susun Tags:

Mendudukan Kepemilikan Properti bagi WNA pada Proporsinya

entrepreneur-593371_640Pembicaraan untuk membuka atau melonggarkan kepemilikan properti bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia terus berlangsung. Diskusi tentang hal ini bukanlah hal baru. Akhir-akhir ini, gagasan untuk memberikan perlakuan khusus atau secara lebih fleksibel kepada WNA mengemuka lagi. Setiap pihak, baik warga negara Indonesia (WNI) dan juga pelaku usaha sektor properti menunggu realisasinya dari pemerintah.

Terlepas dari pembahasan yang sedang berlangsung, baik oleh pemerintah atau pelaku usaha, untuk menyiapkan revisi dari perangkat hukum yang ada, ada baiknya melihat sisi lain dari kepemilikan properti bagi WNA. Harapannya, dengan melihat sisi lain tersebut, persiapan yang sedang berlangsung dapat berlangsung secara lebih seimbang dan layak, khususnya agar WNI jangan sampai dirugikan.

Untuk WNA, undang-undang pokok agraria telah memberikan jenis hak atas tanah secara jelas, yaitu hak pakai dan hak sewa. Kedua hak ini boleh diperoleh oleh WNA yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dalam perkembangannya, kata-kata “berkedudukan” ditafsirkan secara sangat fleksibel, yaitu tidak perlu tinggal di Indonesia selama WNA memberikan manfaat bagi perekonomian di Indonesia. Instrumen hukum terkait hal ini sudah disiapkan sejak tahun 1996. Sewa juga hal yang sangat lumrah dilakukan oleh WNA untuk properti di Indonesia. Jadi, jelas WNA berhak memperoleh hak atas tanah di Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ada.

Selain hak pakai dan hak sewa, untuk kepentingan penanaman modal, setiap perusahaan penanaman modal asing, baik dimiliki oleh WNA dan atau badan hukum asing (PMA), sejauh bidang usahanya terbuka untuk PMA, berhak memperoleh beberapa jenis hak atas tanah, seperti hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, dan juga hak sewa. Bahkan, sejak bertahun-tahun lalu, perusahaan PMA berhak menjalankan kegiatan usaha di bidang real estat di Indonesia. Untuk itu, perusahaan tersebut berhak membeli dan memiliki HGB. Perusahaan PMA di bidang perkebunan berhak memiliki hak guna usaha (HGU). Jadi, hukum Indonesia telah sejak dulu mengatur bahwa perusahaan PMA dapat memiliki HGB, HGU, hak pakai, dan juga hak sewa. Faktanya, banyak sekali perusahaan PMA yang telah memiliki dan menguasai aset-aset tanah strategis di Indonesia, untuk kepentingan kegiatan usahanya.

Sekarang, apakah perlu memprioritaskan PMA atau WNA? Jika dilihat dari jiwa undang-undang pokok agraria, jawabannya jelas, memprioritaskan PMA, bukan WNA. Mengingat harga properti yang semakin tinggi dan akan terus naik, pemerintah justru perlu terus memikirkan bagaimana agar WNI dapat hidup dan memiliki rumah secara layak di bumi pertiwi. Berikan insentif terus untuk PMA, tapi bukan kepada WNA. Undang-undang telah memberikan hak yang memadai bagi WNA!

*Artikel ini telah dipublikasikan pada Majalah Property&Bank